KKI Gelar Rapat Koordinasi Nasional

"Dalam waktu dekat juga akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait pemanfaatan data secara interoperabilitas dengan kementerian lain dan pemerintah provinsi, kabupaten atau kota serta stakeholder lainnya," ujarnya.

Karena itu, kata dia, KKI perlu bekerja sama dengan Kemendagri dalam pengawasan dan pembinaan praktik kedokteran. Khususnya dalam bidang administrasi dan perizinan praktik dokter atau dokter gigi dalam penerbitan STR oleh KKI, dan SIP oleh Pemda setempat.

"Sedangkan untuk penguatan interoperabilitas dan aplikasi registrasi online dalam mendukung program pemerintah Satu Data Indonesia maka perlu dukungan Kementerian Komunikasi dan Informastika. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen Dikti juga berkolaborasi dengan KKI dalam Program Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran dan Adaptasi WNI lulusan luar negeri atau Diaspora untuk peningkatan kualitas praktik kedokteran di Indonesia," tuturnya.

Sedangkan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kata Putu, dalam rangka mendukung dalam penentuan destinasi wisata kesehatan (health tourism), melalui kerja sama dalam menyiapkan dokter dan dokter gigi yang berkompeten dalam melakukan praktik kedokteran.