Kita Punya Modal Sosial Menghentikan Laju Penularan Virus Covid-19

Di sisi lain, penanganan Covid-19 di Indonesia juga masih terkendala berbagai tantangan. Mulai penuhnya kamar-kamar untuk merawat pasien Covid-19 hingga belum optimalnya testing, tracing, dan treatment (3T).

Untuk mengupas terkait penanganan pandemi Covid-19, Koran Jakarta mewawancarai Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Berikut kutipan wawancaranya.

Jumlah kasus di Indonesia sudah menembus angka satu juta. Bagaimana tanggapan Anda?

Kolaborasi dan sinergi lintas sektor dan program serta kontribusi masyarakat diharapkan dapat sesegera mungkin mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) diharapan menjadi gerakan disiplin masyarakat sebagai tameng untuk perlindungan dari terpapar Covid-19.

Saya yakin bahwa masyarakat Indonesia memiliki modal sosial yang besar untuk bersama-sama bersatu padu menghentikan laju penularan virus Covid-19. Kita harus bekerja keras mengingatkan diri kita sendiri, mengingatkan teman-teman kita, mengingatkan keluarga kita, dan seluruh rakyat yang ada di lingkungan kita, agar kita disiplin protokol kesehatan.

Dari pemerintah sendiri, apa upaya untuk menekan penularan virus Covid-19?

Berdasarkan saran para ahli epidemiologi, mengurangi laju penularan virus menjadi satu-satunya jalan yang diambil pemerintah. Sehingga beban fasilitas pelayanan kesehatan tidak terlalu berat. Kami di Kementerian Kesehatan akan bekerja keras, sangat keras untuk memastikan bahwa program testing, program tracing atau pelacakan, dan program isolasi kita bisa lakukan dan kita eksekusi dengan baik.

Menurut Anda, apakah 3T di Indonesia sudah optimal?

Testing, tracing, dan treatment serta isolasi bagaikan menambal ban bocor. Tapi kita kan tidak disiplin. Cara testing kita salah. Testing-nya banyak, tapi kok naik terus? Habis dites orang kayak saya, setiap kali mau ke Presiden dites, tadi malam, barusan saya di-swab. Sepekan saya bisa lima kali di-swab kalau masuk Istana.

Berdasarkan ilmu epidemiologi, testing seharusnya menyasar para suspek Covid-19. Dengan kata lain, testing mandiri seperti yang dilakukan orang-orang jika akan bepergian tidak masuk dalam testing epidemiologi.

Bukan orang yang mau pergi kayak saya mau menghadap Presiden. Nanti lima kali tes standar WHO segera terpenuhi satu per seribu per pekan. Tetapi tidak ada gunanya testing itu secara ilmu epidemiologi. Nah, hal-hal seperti itu yang harus dibereskan.

Terkait vaksinasi, ada wacana untuk memberi sertifikat pada penerima vaksin. Bagaimana teknisnya?

Itu berawal dari saran anggota DPR dan saya rasa bisa saya pakai. Misal kalau yang sudah vaksin, kami akan kasih sertifikat. Jadi kalau sudah ada sertifikat, tidak usah lagi tes PCR atau antigen untuk bepergian.

Dengan menggunakan electronic health certification itu dia langsung bisa lolos dan terintegrasi. Saya akan bicarakan dengan Kemenhub, jadi sifatnya insentif yang diberikan ke masyarakat kalau mereka lakukan vaksinasi.

Sertifikat digital itu nantinya bisa digunakan untuk mendukung penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Jadi, saat masyarakat menonton konser, bepergian ke pasar, atau ke pengajian bersama, dapat menunjukkan sertifikat tersebut. n m aden ma'ruf /P-4