Kita Harus Tetap Berpegang Teguh terhadap Landasan Politik Bebas Aktif
Fitriani
Proklamator Indonesia, Mohammad Hatta, pernah mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang mendayung di antara dua karang, yang diharfiahkan sebagai landasan kebijakan politik luar negeri Indonesia, yaitu politik yang bebas aktif.
Presiden Joko Widodo dalam pemerintahannya sejak 2014, dinilai tetap mempertahankan landasan tersebut.
Untuk mengupas hal tersebut lebih lanjut, Koran Jakarta mewawancarai Peneliti Bidang Hubungan Internasional Centre of Strategic International Studies (CSIS) Indonesia, Fitriani, di Auditorium CSIS, Gedung Pakarti, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (30/11). Berikut pembahasannya.
Bagaimana evaluasi kebijakan politik luar negeri pemerintahan Jokowi?
Hal yang saya temukan itu ada lima pilar, keamanan dan perdamaian, kepemimpinan Indonesia secara regional (ASEAN), perlindungan WNI dan perlindungan Badan Hukum Indonesia, diplomasi maritim, serta diplomasi ekonomi. Secara keseluruhan, paling tidak ada dua hal yang sangat mendasar dan terus-menerus disinggung mengenai kebijakan luar negeri, yaitu politik luar negeri yang bebas aktif dan tekad dalam memperkuat jati diri Indonesia sebagai negara maritim. Sedangkan Menlu (Menteri Luar Negeri) Retno Marsudi sendiri menekankan kebijakan luar yang mengedepankan kepentingan rakyat dan juga harus bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Hal yang paling menggembirakan adalah ketika Indonesia ditetapkan menjadi Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB 2019-2020.
Lalu, adakah janji politik yang belum dipenuhi Jokowi?
Halaman Selanjutnya....
Komentar
()Muat lainnya