KIP Bidik Pendapatan Rp1,8 Triliun

JAKARTA - PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) atau Krakatau International Port (KIP) menargetkan pendapatan sebesar 1,8 triliun rupiah hingga akhir 2021. Sementara untuk bongkar muat barang melalui pelabuhan yang dikelolanya, KIP berhasil menangani 20 juta ton.

"Kita sudah menangani bongkar batang sebanyak 18 juta ton, dan ada tambahan lagi 2 juta ton, sehingga sampai akhir 2021 bisa mencapai 20 juta ton. Pada 2020, pendapatan KIP mencapai 1,47 triliun rupiah atau meningkat 18,04 persen dari periode yang sama ditahun sebelumnya, sedangkan laba bersih KIP mencapai 160,5 miliar rupiah atau meningkat 23,45 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya," kata Dirut PT KBS, Akbar Djohan saat Virtual Expo Mariitme Indonesia (VEMI), Rabu (3/11).

Dia menambahkan kinerja KIP masih bertumbuh di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, pertumbuhan positif ini dipicu peningkatan penjualan ke pihak afiliasi dan meningkatnya kontribusi laba dari anak perusahaan.

Saat ini, ungkap Sekjen Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) itu, KIP menguasai 80 persen pangsa pasar di Banten. Pada 2020, kargo yang dibongkar di Terminal Cigading sebesar 18,3 juta ton, sedangkan pada 2021 ditargetkan bisa meningkat menjadi 20 juta ton.

"Fokus kami pada 2021 adalah melakukan revitalisasi dan modernisasi Krakatau International Port, mulai dari rebranding menjadi Krakatau International Port (KIP), meningkatkan jumlah kunjungan kapal, hingga bekerjasama dengan para stakehokder untuk memperkuat KIP sebagai pelabuhan hub internasional dan curah terbesar di Indonesia," kata Akbar.

Dia juga menyatakan KIP bisa menjadi hub port kegiatan non kontainer atau barang curah terbesar di seluruh Indonesia. Dan pihaknya akan memaksimalkan potensi rute-rute yang melalui wilayah Indonesia dengan menggunakan Smart Port System melalui aplikasi KIPOS.

Akbar juga menjelaskan pengembangan Smart Port System melalui KIPOS dilatarbelakangi oleh terjadinya inefisiensi proses aktivitas pelabuhan yang sebelumnya berjalan secara offline. Tak hanya itu, terdapat permasalahan lain seperti ancaman fraud dan pemalsuan dokumen, pengurusan data operasional yang kurang efektif, dan keinginan KIP untuk menciptakan transparansi dimana konsumen dapat memantau secara real time proses bongkar muat dan lainnya.