Kinerja Investasi "On The Track"

JAKARTA - Kinerja investasi sepanjang tahun ini diperkirakan sesuai jalur yang diharapkan. Hingga akhir tahun ini, prospek investasi dinilai cukup menjanjikan seiring perbaikan iklim investasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, menghadap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat pekan lalu, untuk melaporkan pertumbuhan investasi Indonesia pada triwulan I-2023.

"Insya Allah pertumbuhan investasi kita di 2023, kuartal I, on the track, walau ada dinamika dan pengaruh ekonomi global," kata Bahlil kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta.

Sayangnya, Bahlil tak memerinci capaian investasi pada trowulan I. Namun, dia menilai dinamika dan pengaruh ekonomi global tersebut belum memberikan dampak yang signifikan ke Indonesia.

Selain melaporkan pertumbuhan investasi triwulan I-2023, Bahlil mengaku dirinya sempat membahas aspek regulasi mengenai prospek perpanjangan sejumlah izin pertambangan.

Sebagai informasi, BKPM sebelumnya melaporkan realisasi investasi periode Januari-Desember 2022 tercatat sebesar 1.207,2 triliun rupiah atau mencapai 100,6 persen dari target yang ditentukan sebelumnya.

Realisasi investasi 2022 meningkat sebesar 34 persen dibandingkan 2021 serta mampu menyerap 1.305.001 tenaga kerja Indonesia. Sementara untuk 2023, Indonesia menargetkan realisasi investasi sebesar 1.400 triliun rupiah.

Bahlil mencontohkan pencapaian terkini realisasi investasi yang melibatkan holding BUMN pertambangan MIND ID melalui PT Vale Indonesia dengan Zhejiang Huayou Cobalt asal China dan Ford Motor asal Amerika Serikat untuk memajukan produksi nikel yang lebih berkelanjutan di Indonesia dalam membantu membuat baterai kendaraan listrik (EV) lebih terjangkau.

Kesepakatan itu berupa penyertaan modal dalam proyek High-Pressure Acid Leach (HPAL) Blok Pomalaa untuk mengolah bijih nikel yang dipasok PT Vale Indonesia dari Blok Pomalaa untuk menghasilkan nikel dalam bentuk mixed hydroxide precipitate (MHP), yakni produk nikel berbiaya rendah yang digunakan dalam baterai EV dengan katoda kaya nikel.

Bahlil turut mendampingi Presiden Jokowi yang menyaksikan langsung penandatanganan kesepakatan tersebut di area pertambangan nikel Vale Indonesia di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kamis (30/3).

Kemudahan Berbisnis

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Unika Atma Jaya, Rosdiana Sijabat, menilai Peraturan Pemerintah Pengganti menaikkanUndang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi undang-undang dapat indeks kemudahan berbisnis di Indonesia.

"Indeks kemudahan berbisnis kita belum terlalu baik, tapi perbaikan ya ada. Tapi kalau pemerintah kita bisa memperbaiki melalui Undang-Undang Cipta Kerja, tentu kemudahan berbisnis kita bisa naik tajam," ujar Rosdiana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Tidak hanya dari sisi keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja saja, tutur Rosdiana melanjutkan, kebijakan strategis pemerintah lainnya juga diyakini akan berkontribusi terhadap pemenuhan target investasi pada 2023. Kebijakan-kebijakan strategis tersebut, menurut Rosdiana, salah satunya adalah hilirisasi bidang energi termasuk energi terbarukan.

"Kebijakan hilirisasi energi ini akan membuka mata investor dan menjadikan Indonesia destinasi investasi juga energi baru terbarukan. Tergantung pemerintah bisa memanfaatkan ini atau tidak," ucapnya.