Kinerja DPRD Terpuruk, Kemendagri Disalahkan

JAKARTA - Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dinilai tepuruk, terutama fungsi legislasi. Pasalnya, dari 45 program legislasi daerah (Prolegda) 2018 baru empat yang disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

"Bapemperda DKI Jakarta, tak bisa bekerja dengan baik. Perda yang dihasilkan sekarang sangat minim, baru mengesahkan empat Raperda. Itu pun utang dari 2017," ujar Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, di Jakarta, Senin (23/4).

Menurutnya, buruknya kinerja anggota DPRD DKI Jakarta dalam pembahasan Raperda dikarenakan para wakil rakyat ini terlalu sibuk memikirkan kepentingan pribadi dan kelompok, sehingga kepentingan publik terlupakan. Padahal, katanya, kinerja dewan terlihat sangat jelas ukurannya dari Perda yang dihasilkan. Namun, hingga kini masih banyak rancangan peraturan daerah (Raperda) yang belum dibahas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI.

"Dari target 45 Prolegda 2018, baru empat yang disahkan menjadi Perda. Itu pun, pembahasannya sejak 2017, baru disahkan Selasa (10/4). Yakni, Raperda tentang Perindustrian, Perpasaran, Perusahaan Umum Daerah Pasar, dan RPJMD Anies-Sandi," katanya.

Dia mengungkapkan, kinerja Bapemperda DPRD DKI ini didukung dengan meningkatnya anggaran setiap tahun. Misalnya, dalam APBD 2018 alokasi untuk pembentukan Raperda angkanya mencapai 6.4 miliar rupiah dan anggaran kunjungan kerja dewan di Kebon Sirih selalu meningkat dalam APBD 2016, 115 miliar rupiah, APBD 2017 (100,13 miliar rupiah) dan APBD 2018 (126 miliar rupiah).

"Ini cukup menyendihkan bagi saya. Itu setiap minggu plesiran, tapi lupa dengan tugas yang lebih penting. Sudah lah, jangan kebanyakan panitia khusus (Pansus). Selesaikan tugas dengan baik. Pansus tak pernah tuntas juga. Lebih baik, fokus ke penyelesaikan Raperda," tegasnya.

Setali tiga uang, buruknya kinerja anggota dewan, lanjut Lucius, tercermin juga pada DPR RI dan seluruh DPRD di berbagai daerah. Menurutnya, para wakil rakyat ini melakukan pembahasan regulasi secara cepat dan akurat hanya untuk kepentingan partai atau personal mereka. Contohnya, Perda Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD DKI. "Sebulan ini selesai. Namun, jika bukan untuk kepentingannya lama. itu jelas tiga Raperda. Jadi, bagi saya tak ada alasan ya," imbuhnya.

pin/P-5