KH Ma'ruf-Mega Bahas Penguatan Pancasila

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01, KH. Ma'ruf Amin, menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/5). Kiai Ma'ruf mengaku bersilaturahmi dengan Mega membahas mengenai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk penguatan pancasila sebagai dasar negara. "Jadi, memang saya sudah tidak lagi jadi Dewan Pengarah BPIP. Tapi rasanya masih seperti disana. Karena itu kita ingin bagaimana terus melakukan penguatan terhadap pancasila, agar seluruh bangsa ini jangan sampai ada yang tidak komitmen untuk menjadikan pancasila sebagai dasar negaranya," ujar Kiai Ma'ruf di lokasi.

Kemudian, Kiai Ma'ruf berharap seluruh masyarakat tetap berada di dalam kerangka bingkai konstitusi dan hukum dalam menghadapi masalah, termasuk juga dalam masalah Pileg dan Pilpres 2019. Hal tersebut merespon potensi terjadinya konflik horizontal pasca Pemilu 2019, karena ada beberapa elite politik yang menggencarkan upaya delegitimasi hasil Pemilu. "Jangan sampai kemudian keluar (dari konstitusi dan hukum). Kalau sampai keluar ini sangat berbahaya (bagi bangsa)," ucapnya. Sementara itu, Mega menuturkan pertemuan dengan Kiai Ma'ruf dalam rangka silaturahmi karena sebelumnya bersama-sama menjadi Dewan Pengarah BPIP. Dalam pertemuannya, Mega menceritakan hasil pembahasan BPIP dengan Presiden Jokowi, Kamis siang, kepada Kiai Ma'ruf, bahwa saat ini pembentukan struktur BPIP sudah mencapai 90 persen. Selain itu, Mega juga mengisahkan arahan-arahan dari presiden soal lembaga pembinaan pancasila tersebut.

"Pak Ma'ruf ini kan sebelum jadi Cawapres sudah dilantik bersama saya di BPIP. Ya, ini kangen kangenan saja, karena kan sudah lama tidak ketemu dan kebetulan tadi BPIP bertemu dengan presiden, jadi ya masih merasa beliau harus mengetahui apa saja tadi ketemuan dengan presiden," tuturnya. Terkait dengan upaya rekonsiliasi, Ketua Dewan Pengarah BPIP tersebut mengimbau kepada masyarakat untuk patuh dalam jalur hukum, Ia pun mengaku akan segera membantu upaya rekonsiliasi antara kedua kubu setelah pengumuman hasil rekapitulasi oleh KPU pada 22 Mei 2019. Untuk itu, Mega meminta semua pihak menahan diri sampai tanggal tersebut. "Setelah itu secara proses hukum juga sebenarnya semuanya sudah ada tata caranya. Jadi ya tunggu saja," imbuhnya. Menurut Presiden Republik Indonesia ke-5 tersebut, sebagau warga negara semestinya tahu, bahwa akan merugikan bangsa sendiri kalau tidak ada yang bisa menahan diri dalam potensi konflik pasca Pemilu. Sejak diadakannya Pemilu pada tahun 1955, sudah terjadi banyak peralihan pemerintahan dan semuanya selalu dinikmati masyarakat, dengan kata lain belum ada sejarahnya Pemilu menghasilkan sesuatu yang buruk.

tri/AR-3