Ketua PP Muhammadiyah: Kualitas Demokrasi Indonesia Buruk, Mayoritas Disebabkan Oleh Pemangku Kebijakan Sendiri

YOGYAKARTA - Di atas kertas, Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar di dunia. Namun dari segi kualitas, Indonesia terpuruk.

Dalam laporan Indeks Demokrasi Dunia The Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia menduduki peringkat ke-52 dunia dengan skor 6,71 dengan kualitas demokrasi yang cacat (flawed democracy).

"Seperti kita ketahui, bangsa kita tidak baik-baik saja. Menurut tinjauan kita, sebagai negara demokrasi kita harus menata semua aspek regulasi dan yang lainnya. Tapi kelihatannya akhir-akhir ini betapa aspek-aspek yang harusnya mendukung terhadap berjalannya demokrasi lebih baik ternyata kita mengalami degradasi dan juga keterpurukan terutama di bidang penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan bidang-bidang lain," ungkap Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad dikutip dari rilis PP Muhammadiyah hari ini.

Dadang mencermati peristiwa dinamika politik nasional akhir-akhir ini yang menunjukkan gelagat tidak baik. Misalnya pengesahan UU Omnibus Law yang tidak berpihak pada rakyat, pelemahan pemberantasan korupsi, sikap KPK yang tidak ajeg dalam menindak koruptor hingga permasalahan terbaru seperti kriminalitas yang dilakukan oleh pimpinan penegak hukum.

"Semua ini merupakan sederet dari keadaan umat Indonesia. Termasuk juga kita mendengar soal kasus di penegak hukum baik kepolisian, pengadilan maupun MK sendiri yang kadang-kadang keputusannya itu sangat tidak berpihak pada berdirinya negara demokrasi," sesal Dadang.
Halaman Selanjutnya....