Ketua DPR Singgung Keberhasilan IKN Butuh Dukungan Semua Pemangku Kepentingan

Saat memimpin Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal berbagai agenda strategis Indonesia ke depan. Ia pun menyinggung soal keberhasilan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membutuhkan dukungan semua pemangku kebijakan.

"Ke depan kita juga harus memiliki pilar Perekonomian nasional yang semakin kuat. Hilirisasi tidak hanya terbatas pada mineral, hilirisasi pertanian, perikanan, perkebunan, dan lain sebagainya sehingga perekonomian nasional semakin berkualitas dan inklusif," kata Puan.

Hal tersebut ia sampaikan dalam pidatonya di Sidang Bersama DPR-DPD yang turut dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sidang Bersama DPR-DPD digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Puan menyebut, negara harus dapat menyelesaikan masalah-masalah struktural dalam membangun kedaulatan pangan, mengatasi ketimpangan sosial, dan penciptaan lapangan kerja, sehingga derajat hidup rakyat semakin sejahtera dan dimudahkan.

"Pemerataan Pembangunan di daerah harus dapat semakin cepat dilakukan. Politik Anggaran semakin diarahkan memperkuat kemampuan daerah dalam membangun," tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan menilai tidak akan ada kemajuan Indonesia tanpa kemajuan daerah yang berkualitas dan inklusif.

"Kita juga harus melakukan pembangunan karakter bangsa atau Nation and Character Building," jelas Puan.

Dengan Nation and Character Building maka akan memperkuat cara pikir, cara kerja, dan cara hidup bangsa yang memberikan self-respect dan self-confidence kepada diri bangsa sendiri, serta memberikan kesanggupan untuk mandiri.

Puan lantas menyinggung soal pembangunan IKN sebagai ibu kota baru Indonesia di Kalimantan.

"Agenda strategis ke depan lainnya adalah Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Keberhasilan Pembangunan Ibu Kota Negara, selain membutuhkan perencanaan dan manajemen sumber daya yang baik, skenario pembiayaan yang berkelanjutan, serta dukungan investasi, juga akan sangat ditentukan oleh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh anak bangsa," sambung Puan.

Menurutnya, dukungan tersebut dibutuhkan untuk dapat selaras dalam memaknai pembangunan IKN sebagai agenda bersama dalam membangun ekonomi Indonesia masa depan. Selain itu, disebut Puan, sebagai momentum dalam melaksanakan paradigma pemerataan pembangunan nasional.

Puan mengatakan kini saatnya diperlukan kecermatan bagi para pemangku kepentingan dalam menetapkan prioritas, mengelola sumber pendanaan, serta kepemimpinan birokrasi yang andal agar tercapainya tujuan pembangunan nasional ke depan.

"Inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah ke depan. Pekerjaan-pekerjaan yang selesai dilakukan akan lebih baik daripada rencana-rencana besar yang hanya dibicarakan," ujar Puan.

Selain Jokowi, Sidang Bersama DPR-DPD turut dihadiri Wapres Ma'ruf Amin dan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, di antaranya seperti Menhan Prabowo Subianto yang juga Presiden terpilih.

Sejumlah mantan presiden dan mantan wakil presiden pun ikut menjadi tamu undangan. Mereka yang hadir adalah Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wapres ke-6 RI Try Sutrisno, Wapres ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, dan Wapres ke-11 RI Boediono.

(IKN/TSR)