Ketua DPR Puan Maharani Dukung Subsidi Rp 350 triliun yang Difokuskan untuk Subsidi Pertalite dan Listrik

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyambut baik Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan Kementerian Keuangan kepada DPR hari ini.

Ia pun meminta agar Pemerintah tetap mengalokasikan dana subsidi bagi warga miskin pada Rancangan APBN 2023.

"Kebijakan fiskal tahun anggaran 2023 yang difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan kami harapkan tetap berpijak pada kepentingan masyarakat, terutama rakyat kecil," kata Puan dalam keterangan persnya dilansir laman resmi DPR Ri, Sabtu (21/5).

Puan

Politisi PDI-Perjuangan ini meminta dalam proses pemulihan ekonomi, tetap ada alokasi subsidi dan kompensasi untuk melindungi warga miskin. Hal ini karena masih banyak rakyat kecil yang membutuhkan bantuan dari Negara sebab pandemi Covid-19 yang berimbas pada perekonomian masyarakat masih cukup terasa.

"Karena itu kami menyambut baik rencana alokasi subsidi di RAPBN 2023 sebesar Rp 350 triliun yang difokuskan untuk subsidi pertalite dan listrik agar harga pertalite tidak naik dan tarif listrik untuk konsumen bawah tidak naik," ucapnya.

RAPBN 2023, tambah Puan, juga harus meliputi program-program pengentasan angka kemiskinan dan pengangguran akibat pandemi Covid-19. Selain itu, Tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan pun berdampak pada peningkatan harga komoditas global yang turut mendorong risiko peningkatan inflasi di dalam negeri. Sehingga harus ada upaya agar dunia usaha bisa kembali bergeliat.

"RAPBN tahun 2023 juga dimungkinkan akan menanggung sejumlah beban keuangan negara yang diakibatkan oleh perkembangan dan dinamika perekonomian global, khususnya yang terkait dengan minyak bumi," lanjut mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) tersebut.

Dengan kondisi demikian, kebijakan fiskal RAPBN 2023 yang tersedia untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan nasional pun diharapkan dirancang secara cermat.

Ia juga mengingatkan agar Pemerintah memprioritaskan penuntasan program strategis nasional yang sedang berjalan. "DPR akan terus memantau penguatan program pelayanan umum dalam urusan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, perumahan, ekonomi rakyat, dan penciptaan lapangan kerja," tutup Puan