Ketua DPR: Kehadiran Negara Bagi Rakyat Jangan Tunggu ‘Viral For Justice’

"Begitu juga sebaliknya orang yang jahat dipersepsikan menjadi orang yang baik, orang yang salah menjadi orang yang benar, orang yang benar menjadi orang yang salah," tutur Puan.

Mantan Menko PMK ini pun mengingatkan, demokrasi wacana bukanlah kebebasan tak terbatas. Sebab, kata Puan, batas dari hak setiap warga negara di dalam negara demokratis adalah menjamin hak warga negara dibatasi oleh hak warga negara lainnya.

"Oleh karena itulah peran Negara diperlukan untuk menjamin hak berdemokrasi yang sama bagi semua warga negara, hak mendapatkan rasa aman yang sama bagi semua warga negara, hak untuk hidup tentram yang sama bagi semua warga negara. Peran negara adalah untuk menjamin dan melindungi harkat dan martabat setiap warga negara," paparnya.

Puan menyebut, berdialektika dalam demokrasi wacana mensyaratkan para pihak yang berdialektika memiliki kualitas informasi dan pengetahuan yang berimbang. Tanpa syarat ini, maka dialektika disebut tidak berjalan.

"Brain storming menjadi brain washing, yang dalam jangka menengah dan panjang terjadi pengendalian persepsi," tukas Puan.
Halaman Selanjutnya....