Ketua Asean Menyerah Selesaikan Krisis Myanmar

PHNOM PENH - Perdana Menteri Kamboja yang juga menjadi Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/Asean), Hun Sen, pada Rabu (16/2), secara resmi menyatakan menyerah bagi upaya penyelesaian krisis politik Myanmar.

Hal itu disampaikan Hun Sen ketika para menteri luar negeri Asean bersiap melakukan pertemuan dan ketidakpatuhan junta untuk menghormati komitmennya kemungkinan akan berdampak besar.

Hanya satu setengah bulan setelah menjadi pemimpin bergilir Asean, PM Kamboja mengakui bahwa rezim militer Myanmar tidak membuat kemajuan dalam menyelesaikan situasi di negaranya dan mengatakan tidak mungkin mengakhiri konflik ini selama sisa tahun kepemimpinannya.

"Saya berada dalam situasi bagai makan buah simalakama, jadi biarkan saja," ucap PM Hun Sen saat berbicara di depan pejabat tinggi, termasuk Duta Besar Jepang, Mikami Masahiro, pada acara peresmian sebuah proyek infrastruktur di Provinsi Kratie.

"Kalau mereka tidak mau, kita tidak perlu khawatir. Bagaimana kereta bisa bergerak maju ketika ada kawanan sapi di depannya?" imbuh dia.

Hun Sen pun mengatakan waktu yang dimilikinya hanya tinggal 10 bulan dan 14 hari lagi dan tugasnya sebagai ketua Asean akan selesai dan menyarankan agar ketua Asean berikutnya mengurus masalah ini karena amat pelik.

Kritik dari Junta

Pernyataan PM Hun Sen ini dilontarkan setelah pada 7-8 Januari lalu ia berkunjung ke Myanmar dan kunjungan ini menuai kritik luas karena dianggap telah memberikan legitimasi pada rezim tersebut.

Kunjungan itu terjadi hampir dua pekan setelah Hun Sen mendesak pemimpin junta di Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, selama video konferensi untuk menjalankan kesepakatan yang dicapainya dengan Asean tahun lalu yang dikenal sebagai Konsensus Lima Poin.

Min Aung Hlaing, yang memimpin penggulingan pemerintah Myanmar yang terpilih secara demokratis pada 1 Februari 2021, menyetujui konsensus ketika ia bertemu dengan para pemimpin Asean pada pertemuan puncak di Jakarta April lalu yang diadakan untuk mengatasi krisis di Myanmar.

Perjanjian tersebut menyerukan diakhirinya kekerasan, dialog antara junta dan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), dan diperbolehkannya utusan khusus dan delegasi Asean mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

Myanmar menandai ulang tahun pertama kudeta tanpa kemajuan dalam masalah-masalah itu, sementara pada tahun lalu, pasukan keamanan telah menangkap hampir 9.160 warga sipil dan membunuh lebih dari 1.550. Konflik militer telah melanda sebagian besar negara berpenduduk 54 juta serta membuat lebih dari 400.000 orang harus mengungsi.

Pernyataan Hun Sen itu juga muncul di tengah laporan bahwa Myanmar tidak akan mengirim perwakilan ke retret menlu Asean yang dimulai pada Rabu (16/2), beberapa hari setelah junta mengkritik sesama negara anggota Asean karena tidak memberikan undangan kepada para jenderalnya pada pertemuan puncak.

SB/RFA/N-3