Ketersediaan Energi Kotor Terbatas

JAKARTA - Krisis pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN saat ini menjadi pertanda bagi pemerintah memacu penerapan energi baru dan terbarukan (EBT). Hingga tahun lalu, bauran energi sektor EBT baru 11,2 persen, jauh dari target 23 persen pada 2025.

Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mengatakan krisis batu bara ini juga menjadi bukti adanya kesalahan tata kelola sumber daya alam (SDA). "Krisis ini menjadi pengingat bahwa energi fosil sangat rentan sehingga perlu segera masuk ke energi baru terbarukan. Dengan semakin terbatasnya energi fosil ini, pasti akan fluktuatif dalam supply and demand. Kalau tidak imbang, pasti akan terjadi disparitas harga, ada distorsi," ujarnya di Jakarta, Kamis (6/1).

Sugeng mengakui batu bara masih menjadi salah satu sumber energi utama dan penyumbang terbesar pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Meski demikian, dia mewanti-wanti adanya risiko semakin terbatasnya ketersediaan di masa mendatang. Terlebih lagi, sambung dia, saat ini Indonesia sudah menandatangani Perjanjian Paris dan meratifikasi dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.

"Batu bara sangat rentan karena menjadi komoditas yang semakin terbatas, apalagi sudah semakin dibatasi karena polutif. Kita juga sudah meratifikasi Perjanjian Paris. Hal ini menjadi dasar bahwa EBT sebuah keharusan dilakukan mitigasi," terang Anggota Fraksi Partai Nasdem DPR RI itu.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, menyebut momen larangan ekspor batu bara harusnya menjadi pemicu dalam melakukan diversifikasi energi dari fosil ke energi lainnya, terutama EBT. Dengan demikian, ke depannya tidak ada lagi kebergantungan terhadap energi fosil.
Halaman Selanjutnya....