Keselamatan Warga Asas Terpenting

JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam rapat koordinasi lintas sektoral kesiapan menghadapi Idul Fitri 2021 menekankan, keselamatan rakyat hukum tertinggi. "Keselamatan rakyat hukum tertinggi sebagai dasar aparat kepolisian dalam pengawasan terhadap masyarakat yang dilarang mudik lebaran," kata Kapolri, Jakarta, Rabu (21/4).
Rakor dihadiri juga Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, serta sejumlah menteri terkait dan para Kapolda secara virtual. Mantan Kabareskrim itu mengatakan, kebijakan pelarangan mudik akan diimplementasikan Polri serta lintas sektoral. Tujuannya, menekan laju penambahan kasus positif Covid-19.
Menurut dia, dengan peniadaan mudik, sesuai dengan semangat menjaga keselamatan orang banyak dari penyebaran virus SARS CoV-2. "Polri menggelar operasi keselamatan 12 hingga 25 Mei atau selama 14 hari," kata Kapolri.
Mantan Kapolda Banten ini memberi sejumlah instruksi kepada jajarannya. Di antaranya, untuk melakukan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan (KKYD) guna mengantisipasi dan mencegah kejahatan saat ramadan dan Idul Fitri.
Operasi KKYD menyangkut pemberantasan kejahatan jalanan. Juga patroli skala besar ke tempat interaksi masyarakat seperti terminal. Polri juga mencegah aksi teroris. "Rekan-rekan Densus 88 tetap bersiaga," kata Sigit.
Antisipasi kejahatan, kata Sigit, bisa dilakukan melalui pendekatan soft dengan menggandeng para alim ulama, tokoh agama dan masyarakat. Mantan Kadiv Propam itu juga minta para Kapolda beserta jajaran mengantisipasi lonjakan harga pangan menjelang lebaran. Mereka juga harus melakukan operasi yustisi guna menegakkan protokol kesehatan.
Polri, lanjut Sigit, menurunkan Satgas Pangan beserta dengan instansi terkait untuk mengontrol langsung harga pangan dan mengantisipasi lonjakan harga sembako selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri.
"Pengendalian Covid-19 di setiap daerah yang sudah mendapat vaksin agar dikoordinasikan untuk melakukan vaksinasi massal. Polri menurunkan Satgas Pangan dengan instansi terkait untuk mengontrol langsung di sasaran. Operasi Yustisi tetap dilakukan agar masyarakat patuh program 3T dan 5M," ujar Sigit. hay/Ant/G-1