Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video Infografis
Pelestarian Lingkungan

Kesadaran Warga Dukung Ekonomi Rendah Karbon Masih Kurang

Foto : ANTARA/AGATHA OLIVIA VICTORIA

Peneliti CSIS Indonesia, Novia Xu dalam seminar bertajuk Arah Kebijakan dan Pemetaan Pemangku Kepentingan Menuju Dekarbonisasi Ekonomi Indonesia yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (13/3).

A   A   A   Pengaturan Font

Semua pihak terkait harus membantu meningkatkan kesadaran warga dalam mendukung ekonomi rendah karbon masih kurang.

JAKARTA - Pangkal permasalahan kebijakan dekarbonisasi ekonomi Indonesia yakni kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung serta mendorong arah kebijakan ekonomi rendah karbon. Padahal kesadaran masyarakat merupakan fondasi terwujudnya aksi iklim dan kebijakan ekonomi rendah karbon yang optimal.

"Saya menyarankan dilakukan peningkatan kesadaran pentingnya melakukan aksi dekarbonisasi ekonomi melalui pendidikan dasar dan strategi komunikasi yang baik," kata peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Novia Xu, dalam seminar bertajuk Arah Kebijakan dan Pemetaan Pemangku Kepentingan Menuju Dekarbonisasi Ekonomi Indonesia yang dipantau secara daring, di Jakarta, Senin (13/3).

Seperti dikutip dari Antara, Novia mengatakan peningkatan kesadaran tersebut dapat dilakukan melalui tiga cara. Pertama, masyarakat umum dan lembaga masyarakat bisa menambah wawasan ekonomi rendah karbon dan peningkatan kapasitas.

Kedua, tambah Novia, pemerintah dan pelaku usaha bisa membangun jalur komunikasi efisien dan transparan. Ketiga, akademisi dan organisasi internasional bisa membangun platform untuk mengakses data, diskursus, hasil studi, dan rekomendasi ilmiah.

Selain kurangnya kesadaran, Novia menyebutkan terdapat tiga permasalahan umum lainnya dalam regulasi ekonomi rendah karbon di Indonesia, yakni kurangnya substansi regulasi yang mengurangi emisi karbon sesungguhnya, kurangnya arahan politis dan kepemimpinan, serta kurangnya koordinasi antarlevel pembuat kebijakan dan antar pemangku kepentingan.
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : Marcellus Widiarto
Penulis : Eko S

Komentar

Komentar
()

Top