Kerja Sama Perseroan Tidak Mesti Melalui Akuisisi

JAKARTA - Sinergi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak mesti melalui akuisisi. Namun, bisa juga melalui skema patner. Kerja sama antar BUMN tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, termasuk oleh Wakil Rakyat di Senayan. Hal itu menjadi kewenangan pimpinan BUMN itu sendiri.

Direktur Eksekutif Ceri, Yusri Usman menyebut ada aturan di BUMN yang mengatur bahwa Dewan Direksi dan Dewan Komisaris punya hak untuk memutuskan sebuah kebijakan strategis. "Jadi, sikap Komisi VI yang terkesan mengintervensi Pertamina melalui Menteri BUMN untuk segera mengakuisisi PT. Rekayasa Industri (Rekind) tidak tepat,"tegas Yusri pada Koran Jakarta, Minggu (10/7).

Menurut Yusri, keputusan untuk mengakuisisi perusahaan itu harus cermat, jangan sampai justru merugikan perusahaan. Apalagi kata dia, kondisi keuangan Rekind sendiri yang merupakan anak usaha Holding PT Pupuk Indonesia kurang sehat.

Di sisi lain Pertamina juga punya banyak beban penugasan dari pemerintah maupun beban akibat proses bisnis masa lalu yang membebani keuangan Pertamina jangka panjang, sehingga manajemen risiko Pertamina akan memberikan pertimbangan bagi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.

"Jadi, sudah benar apabila Komisaris Pertamina tak mudah diintervensi, karena Komisaris juga harus menjaga kepentingan Pertamina agar tetap eksis bisa melayani kepentingan orang banyak sekaligus Pertamina bisa memberikan kontribusi labanya bagi pemerintah," tukas Yusri.
Halaman Selanjutnya....