Kepuasan Publik Terhadap Lembaga, TNI 'Kalahkan' KPK

JAKARTA - Berdasarkan hasil survei yang dilakukan lembaga Parameter Politik Indonesia, tingkat kepuasan publik terhadap lembaga menempatkan TNI sebagai lembaga paling memuaskan kinerja. Pendek kata, untuk tingkat kepuasan terhadap lembaga negara, TNI paling top.

"TNI atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih menjadi lembaga dengan tingkat kepuasan tertinggi," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Koran Jakarta, Selasa (23/2).

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja TNI berdasarkan hasil survei Parameter, kata Adi, mencapai 86,0 persen. Sementara responden yang menjawab tidak puas hanya 8,4 persen. Sisanya, 5,6 persen menjawab tidak tahu. Di urutan kedua ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja KPK tercatat sebesar 64,9 persen. Yang tidak puas 22,9 persen. Tidak tahu atau tidak menjawab, 9,9 persen," katanya.

Kemudian disusul Mahkamah Konstitusi (MK), kata Adi, dengan tingkat kepuasan sebesar 62,5 persen. Yang tidak puas terhadap kinerja MK, tercatat 21,9 persen. Dan yang tidak menjawab 17,3 persen. Setelah itu, BPK dengan tingkat kepuasan 59,7 persen, dan yang tidak puas 24,1 persen. Sedangkan MA, tingkat kepuasannya mencapai 60,5 persen, tapi dengan tingkat ketidakpuasan 25,2 persen.

"Sementara lembaga kepolisian walaupun memiliki tingkat kepuasan mencapai 62,1 persen, namun yang tidak puas mencapai 31,8 persen. Sehingga berada di bawah BPK dan MA," ujarnya.

Sedangkan terhadap kinerja MPR, DPR dan partai politik, tingkat kepuasannya di kisaran 50 persen. Bahkan, tingkat kepuasan terhadap kinerja partai politik, hanya 49,3 persen dengan tingkat ketidakpuasan sebanyak 37,6 persen.

"MPR, DPR, dan partai politik menjadi lembaga dengan tingkat kepuasan paling rendah, di kisaran angka 50 persen," kata Adi.

Adi menambahkan, survei Parameter juga mencatat masyarakat Indonesia paling optimistis terhadap perbaikan kinerja TNI ke depan. Tingkat optimisme masyarakat yang terpotret dalam survei mencapai skor 7,9. Di susul lembaga kepresidenan dengan skor 7,1. Kemudian KPK dengan skor 6,8.

"MPR, DPR, dan partai politik menjadi lembaga yang mendapat skor optimisme publik terendah di bawah 5,5," katanya.

Adi membeberkan metodelogi penelitian yang digunakan lembaganya dalam melakukan survei. Populasi survei adalah warga negara yang telah memiliki hak pilih sesuai undang-undang yang berlaku. Ada pun sampel melibatkan 1.200 responden yang diambil dengan menggunakan metode simple random dari 6.000 target yang telah dipilih secara random dari kerangka sampel.

"Margin of error sebesar +/- 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.Pengumpulan data dilakukan dengan metode telepolling menggunakan kuisioner yang dilakukan oleh surveyor terlatih. Pengambilan data dilakukan pada tanggal 3 sampai 8 Februari 2021," ujar Adi.