Kepentingan Nasional dan Daerah Diselaraskan

JAKARTA - Pemerintah memerhatikan kepentingan daerah dalam pembangunan tol di Sumatera Selatan. Proyek tol Trans Sumatera telah ditetapkan sebagai Major Project di RPJMN 2020-2024 dan Proyek Strategis Nasional dalam Perpres 109 Tahun 2020.

Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Tol di Sumatera Selatan yang digelar secara luring dan daring, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (11/1), Kantor Staf Presiden (KSP) menerima berbagai masukan dari pemda setempat dan BUMN pelaksana proyek. Dalam rapat ini, perwakilan pemda yang hadir berasal dari Prabumulih, Banyuasin dan Musi Banyuasin, sebagai daerah yang berada dalam wilayah pembangunan beberapa ruas tol.

"Proyek pembangunan tol di Sumatera Selatan harus menyelaraskan kepentingan nasional dan daerah," ujar Deputi I KSP, Febry Calvin Tetelepta melalui siaran pers KSP di Jakarta, kemarin.

Rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari surat yang telah dikirimkan oleh para kepala daerah kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pasca-rapat koordinasi yang dipimpin oleh Deputi I KSP pada 10 Desember 2020 di Palembang.

Pada rakor tersebut, Walikota Prabumulih Ridho Yahya mengusulkan pembangunan dua rest area dan SPBU di Kota Prabumulih serta pemberian kesempatan bagi masyarakat sekitarnya untuk berdagang di lokasi tersebut. Dia berharap agar setiap daerah yang dilewati oleh jalan tol dibangunkan minimal satu rest area sehingga perekonomian masyarakat setempat juga dapat terangkat.
Halaman Selanjutnya....