Kepemilikan Asing yang Besar di SBN Berisiko

JAKARTA - Pemerintah mengakui kepemilikan asing yang besar di instrumen Surat Berharga Negara (SBN) membuat perekonomian Indonesia rentan terhadap gejolak ekonomi global. Karenanya, pemerintah terus berupaya memperdalam pasar keuangan, termasuk melalui penerbitan SBN ritel.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kepemilikan asing di SBN saat ini sudah lebih dari 30 persen. Ketika ekonomi global sedang tak menentu, menurut dia, kepemilikan asing yang besar pada instrumen investasi memiliki dua konsekuensi.

Pertama, terjadi arus modal keluar sehingga menyebabkan neraca pembayaran Indonesia tidak stabil. Jika neraca pembayaran gonjang-ganjing, lanjutnya, tentu akan menekan nilai tukar rupiah. Kedua, harga SBN berisiko jatuh karena investor asing enggan membeli obligasi pemerintah. Ketika harga anjlok, imbal hasil obligasi pemerintah kian mahal. Hal itu memperbesar pembayaran bunga utang di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu per 31 Juli 2019, kepemilikan asing di SBN mencapai 39 persen, diikuti secara berturut-turut bank (24 persen), dana pensiun (9 persen), asuransi (8 persen), institusi pemerintah (6 persen), lainnya (6 persen), resksadana (5 persen) dan individu (3 persen).

"Kalau kepemilikan asing 30 persen masih asing, apakah itu bagus apa tidak? Tergantung anda melihatnya. Tapi di tengah lingkungan global yang bergejolak, itu menimbulkan vulnerability," jelas Sri Mulyani, seperti dikutip dari laman CNN Indonesia, Jumat (9/8).

Menurut dia, kepemilikan asing di obligasi pemerintah merupakan salah satu pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Untuk itu, pendalaman pasar keuangan disebut menjadi keharusan.

Peluncuran ST-005

Sebelumnya, Kemenkeu meluncurkan investasi berbasis syariah Sukuk Tabungan seri ST-005 dalam rangka mendukung upaya pendalaman pasar keuangan domestik. Kemenkeu menargetkan penjualan produk tersebut 2 triliun rupiah dengan masa penawaran selama dua pekan mulai 8-21 Agustus 2019.

Pemerintah akan menyasar kalangan milenial untuk menjamin dalamnya pasar surat utang domestik jangka panjang serta memberikan kesempatan berpartisipasi mendukung pembangunan nasional.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Luky Alfirman optimistis target penjualan seri ini dapat tercapai lantaran sistem distribusi dilakukan secara online (daring) dengan dibantu 22 mitra distribusi mulai dari sektor perbankan, fintech, perusahaan sekuritas dan sekuritas khusus. mad/E-10