Kepala Daerah Wanita Diminta Dorong Imunisasi Dasar Lengkap

JAKARTA - Para kepala daerah perempuan diharapkan berpartisipasi aktif mengejar ketertinggalan target imunisasi dasar lengkap anak tahun 2022. Harapan ini disampaikan
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, di Jakarta, Jumat (22/4).

Harapannya itu berdasarkan kenyataan bahwa anak dekat dengan ibu. "Karena imunisasi anak, harusnya sangat dekat ke hati seorang ibu," kata Budi. Kemenkes menjadikan Bangka Belitung sebagai tuan rumah penyelenggaraan puncak peringatan Pekan Imunisasi Sedunia 2022. Sebab cakupan vaksinasi dasar lengkap relatif tinggi.

Budi menargetkan cakupan imunisasi dasar lengkap pada triwulan pertama 2022 mencapai 22,5 persen, tapi hingga kini baru berkisar 14 persen. Bangka Belitung merupakan satu dari enam daerah dengan cakupan imunisasi dasar lengkap lebih dari 22,5 persen. Maka, diharapkan bisa memotivasi daerah lain dalam mencapai target.

Menkes mengatakan, partisipasi aktif pemerintah daerah sangat penting. "Kalau pemda mendorong dengan penuh program imunisasi, harusnya angka tersebut bisa dicapai," katanya.

Menurutnya, kepala daerah perempuan diharapkan bisa membantu menggerakkan seluruh kekuatan lokal untuk mencapai target imunisasi.

Sementara itu, Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) akan digelar mulai Mei 2022. Ini sebagai upaya percepatan mengejar ketertinggalan cakupan peserta imunisasi dasar lengkap anak selama pandemi Covid-19. Program BIAN akan mengejar imunisasi tambahan satu dosis untuk cegah campak dan rubella. Juga imunisasi Kejar bagi balita yang belum lengkap imunisasinya.

Kegiatan tersebut menyasar sekitar 800 ribu anak seluruh Indonesia yang berisiko lebih besar tertular penyakit. Hal itu dapat dicegah dengan vaksin seperti difteri, tetanus, campak, rubella dan polio. Tahap I pelaksanaan BIAN dimulai Mei 2022 di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Sedangkan tahap kedua mulai Agustus 2022 di Jawa dan Bali.

Bebas Malaria
Sementara itu, Plt Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kemenkes, Tiffany Tiara Pakasi, mengatakan Kemenkes menetapkan lima regional provinsi sebagai target eliminasi untuk mencapai Indonesia Bebas Malaria pada 2030.

"Untuk mencapai target ini, perlu dilakukan intensifikasi pelaksanaan penanggulangan malaria secara terpadu dan menyeluruh," ujar Tiffany. Hingga tahun lalu, ada 347 dari 514 kabupaten/kota (68 persen) dinyatakan mencapai eliminasi. Dalam rangka mencapai target Indonesia Bebas Malaria 2030, dibuat regionalisasi target eliminasi.

Ia menjelaskan regional I adalah Jawa dan Bali. Regional II Sumatera, Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat. Regional III Kalimantan dan provinsi Maluku Utara. Regional IV provinsi Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Regional V Provinsi Papua dan Papua Barat. Ia mengatakan jumlah kasus malaria di Indonesia pada tahun lalu mencapai 304.607. Ini menurun dibanding 2009 mencapai 418.439 kasus. Berdasarkan jumlah kasus tersebut,ada pada 1,1 kasus per 1.000 penduduk.