Kepala BKKBN yang Baru Mesti Lakukan Inovasi

JAKARTA - Menteri Kesehatan, Nila Moeloek, berharap Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang baru bisa melakukan inovasi dan terobosan dalam menjalankan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Selain itu, Kepala BKKBN harus menyelesaikan banyak tugas, termasuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, menurunkan angka kelahiran dari 2,4 menjadi 2,1 per perempuan usia subur, memastikan pasangan usia subur mendapat informasi kesehatan reproduksi, dan meningkatkan partisipasi program KB.

"Diharapkan BKKBN dapat melakukan inovasi, terobosan baru mengajak masyarakat melakukan perubahan mindset (pola pikir) untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, serta menumbuhkan sense of crisis (kepekaan) terhadap hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2018," kata Nila, usai melantik Hasto Wardoyo menjadi Kepala BKKBN, di Jakarta, Senin (1/7).

Hasto sebelumnya menjabat sebagai Bupati Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selama tujuh tahun sejak 2011. Ia akan mengisi jabatan Kepala BKKBN yang kosong sejak awal Januari 2019.

Menkes melanjutkan, SDKI 2018 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 264,2 juta. Ia mengingatkan bahwa peningkatan jumlah penduduk akan mempengaruhi beban pembiayaan negara untuk pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan yang lainnya.

Komposisi Penduduk

Sementara itu, Hasto Wardoyo menyatakan bahwa pihaknya akan fokus menyiapkan komposisi penduduk yang merupakan bagian dari struktur pembangunan. "Kita harus mempertahankan struktur supaya bagus. Kita punya bonus demografi dan malah jika bisa diperpanjang itu bagus sekali," katanya.

Terkait langkah konkret yang akan dilakukan, ia akan bekerjasama dengan kementerian-kementerian lain untuk lebih giat lagi mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang di masa mendatang berada di usia produktif. Dengan langkah tersebut, bonus demografi tidak akan jadi beban pembangunan, tapi modal dan aset pembangunan.

Selain itu, lanjut Hasto, pihaknya akan berupaya menenkan angka kelahiran total agar tidam menghambat bonus demografi.

"Sekarang ada satu hal yang paling strategis untuk disentuh menekan angka kelahiran. Ada persepsi keliru ketika istri ingin tidak hamil tapi tidak mengenakan kontrasepsi. Kalau bisa menyentuh angka kelahiran serendah mungkin bagus sekali," tambahnya.

Terkait dengan anggaran BKKBN 2019 yang sebesar 3,79 triliun rupiah, Hasto mengatakan, anggaran ini termasuk gaji karyawan yang mencapai dua triliun rupiah. Untk itu, pihaknya akan mengintensifkan anggaran dengan mengarahkan anggaran pada porgram-progam yang berdampak besar.ruf/E-3