Kendalikan Inflasi di Daerah

JAKARTA - Sinergi antara pemerintah, baik pusat maupun daerah dan Bank Indonesia (BI), dinilai penting mengendalikan inflasi, terutama di daerah.

Ekonom dan Co-Founder Dewan Pakar Institute of Social Economics and Digital (ISED), Ryan Kiryanto, menilai upaya serius itu mencakup perluasan kerja sama antarpemerintah daerah (pemda), terutama untuk daerah yang surplus dan defisit pangan sehingga ketersediaan komoditas di masing-masing daerah akan terjaga.

"Misalnya, kabupaten A surplus beras dan kabupaten B defisit beras. Lalu, bupati A kirim ke bupati B sesuai kebutuhan, sehingga tidak terjadi gejolak harga di kabupaten B dan inflasi bisa ditekan rendah, begitu pun sebaliknya," kata Ryan di Jakarta, Jumat pekan lalu.

Selain itu, lanjutnya, para pemangku kepentingan perlu turun langsung ke lapangan dalam melaksanakan operasi pasar untuk memastikan keterjangkauan harga komoditas.

"Bank Indonesia (BI) dan pemda harus rajin turun ke lapangan atau bahasa saya ronda, untuk mengontrol jangan sampai ada permainan," kata Ryan.

Dia juga menyebut setiap pemda harus mulai mengimplementasikan penyusunan neraca komoditas pangan strategis sehingga sisi permintaan atau demand akan menjadi lebih terjaga.

Ryan melanjutkan pemerintah perlu terus memperkuat infrastruktur maupun sarana dan prasarana penyimpanan produk hasil panen, terutama di daerah sentra produksi.

Dia mengatakan koordinasi antarpemda merupakan hal yang penting, baik dalam kerangka kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) maupun Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perlu menjadi koordinator atau dirigen dalam upaya menyeimbangkan sisi supply dan demand di setiap daerah.

Apabila berbagai upaya pengendalian inflasi itu dilakukan serius, Ryan memperkirakan inflasi tahun ini akan berada di kisaran 4-5 persen secara year on year (yoy) atau sedikit di atas target Bank Indonesia yang sebesar 3 persen plus minus satu persen (yoy).

Seperti diketahui, pemerintah sedang melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan inflasi di tingkat daerah. Data terbaru menunjukkan tingkat inflasi tahun kalender (ytd) atau periode Januari-Agustus 2022 sebesar 3,63 persen, sedangkan tingkat inflasi tahunan (yoy) atau periode Agustus 2022 terhadap Agustus 2021 sebesar 4,69 persen.

Bauran Kebijakan

Sementara itu, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky, menyebut berbagai bauran kebijakan yang diterapkan pemerintah akan efektif mengendalikan inflasi di tingkat daerah.

Meskipun ada penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), menurut dia, berbagai bauran kebijakan pemerintah dapat menekan angka inflasi berada di kisaran 6-7 persen secara yoy pada akhir 2022.

"Harusnya cukup efektif, dugaan kita (angka inflasi) hingga akhir tahun di kisaran 6 sampai 7 persen yoy," kata Riefky di Jakarta, Jumat pekan lalu.

Dia mengatakan berbagai bauran kebijakan yang diterapkan merupakan langkah tepat dalam upaya mengendalikan inflasi karena setiap daerah memiliki komoditas penyebab inflasi yang berbeda-beda.

Dalam kesempatan ini, dia menjelaskan pemanfaatan 2 persen Dana Transfer Umum (DTU), yakni DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial (perlinsos) akan mampu menjaga daya beli masyarakat.

Dia juga menyebut dana hasil sinergi antara APBN dan APBD ini, perlu dikoordinasikan dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), sehingga penyaluran ke masyarakat dapat tepat sasaran.

Seperti diketahui, pemerintah menyiapkan berbagai bauran kebijakan untuk mengendalikan inflasi di daerah.

Menko Airlangga menyebut pemerintah akan memperluas kerja sama antardaerah, melakukan operasi pasar, memanfaatkan platform perdagangan digital, dan memanfaatkan DAK dan DTU.