Kementerian PUPR Bangun 19 Daerah Irigasi di NTB dan NTT

JAKARTA - Dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan air secara nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan 500 ribu hektar irigasi dan merehabilitasi 2,5 juta hektar jaringan irigasi mulai tahun 2020 hingga 2024 mendatang di seluruh Indonesia.

Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi salah satunya dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian PUPR telah membangun banyak bendungan di berbagai daerah dan selanjutnya akan diikuti dengan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk menunjang produktivitas sentra-sentra pertanian. Diharapkan dengan meningkatnya produktivitas pertanian, juga dapat membantu pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

"Pembangunan bendungan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat memberikan manfaat yang nyata di mana air akan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani," kata Menteri Basuki di Jakarta, Rabu (24/3/2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, terdapat 16 Daerah Irigasi (DI) seluas 70.874 Hektar (Ha) menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Provinsi NTB dan sebanyak 26 DI seluas 106.689 Ha di NTT.
Halaman Selanjutnya....