Kementerian Luar Negeri Dorong Peningkatan Peran Masyarakat Indonesia di Luar Negeri dalam Pembangunan Nasional

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Indonesia menyelenggarakan Focused Group Discussion (FGD) Strategi Peningkatan Peran Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN) dalam pembangunan nasional di Sentul, Jawa Barat, Rabu (4/10). Acara ini dihadiri oleh berbagai narasumber dan pihak terkait, serta menghasilkan rekomendasi penting untuk mengoptimalkan kontribusi MILN.

"FGD ini dibuka oleh Plt Dirjen IDP / Staf Ahli Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, Siti Nugraha Mauludiah. Dalam sambutannya, Siti menekankan pentingnya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan upayanya dalam mengelola MILN sebagai aset dan mitra bagi pemerintah dalam mempercepat pembangunan nasional," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Indonesia seperti dikutip dari laman kemlu.go.id, Kamis (5/10).

Beberapa hal yang menjadi perhatian para peserta maupun narasumber antara lain adalah perlunya integrated data MILN yang diharapkan menjadi dasar dalam melakukan pemetaan potensi MILN. Dengan demikian implementasi dari Perpres Nomor 76 Tahun 2017 tentang pemberian fasilitasi kepada masyarakat indonesia di luar negeri dapat lebih terarah.

Siti juga menyampaikan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah tidak mudah, antara lain perlunya penguatan sistem database dan pemberian fasilitas yang sesuai dengan yang diharapkan MILN. Dengan adanya pengelolaan sistem yang baik, potensi MILN yang diperkirakan berjumlah lebih dari 6 juta orang di seluruh dunia akan dapat dipetakan dengan baik. Sementara itu, pemberian fasilitas kepada MILN tentunya menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani isu MILN dan juga menjadi daya tarik tersendiri bagi MILN untuk secara lebih aktif berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Pemerintah juga berencana untuk mengintegrasikan peran MILN ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029 dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait. Selain itu, menunjuk person in charge khusus untuk penanganan MILN di setiap kementerian/lembaga juga diusulkan.
Halaman Selanjutnya....