Kementan Perlu Lakukan Evaluasi

DPR RI sangat konsen terhadap masalah pupuk subsidi ini karena itu Wakil Rakyat di Senayan meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk melakukan evaluasi agar ke depan masalah mafia pupuk subsidi tak terjadi lagi.

Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, memperingatkan Kementan untuk segera membenahi data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Ia menegaskan jika fundasi penyaluran pupuk bersubsidi berupa data RDKK tidak sinkron sesuai dengan kebutuhan di lapangan, maka celah itu akan semakin membuka kesempatan penyelewengan pupuk bersubsidi di Indonesia.

"Bagaimana bisa terjadi mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan? Belum lagi, adanya temuan Ombudsman. Terjadi manipulasi RDKK. Ditemukan ada 360 ribu warga yang meninggal dunia, terungkap ada ketidaksesuaian data NIK di beberapa provinsi," ungkap Sudin beberapa waktu lalu

Politisi PDI-Perjuangan itu juga menekankan Kementan agar tidak main-main mengelola dana 70 miliar rupiah untuk kegiatan pengumpulan (collect) data RDKK. Baginya, dana tersebut harus digunakan sepenuhnya untuk pembenahan data RDKK. Di sisi lain, ia pun menemukan permasalahan koordinasi internal Kementan yang tidak sinkron.
Halaman Selanjutnya....