Kemenperin Ungkap Strategi Ciptakan Birokrasi Bersih dan Melayani

Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya untuk mewujudkan penerapan reformasi birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pembangunan Zona Integritas bertujuan untuk mengembangkan budaya kerja yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kemenperin.

"Upaya Kemenperin dalam pembangunan Zona Integritas sejalan dengan arahan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk mempertahankan birokrasi yang bersih, produktif, dan akuntabel," kata Inspektur Jenderal Kemenperin Masrokhan pada kunjungan kerja di Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung, Kamis (16/9).

Salah satu langkah strategis yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kemenperin dalam mendukung pembangunan Zona Integritas, antara lain melakukan pendampingan dan pengarahan terhadap unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat WBK atau WBBM. Salah satu satker yang diajukan adalah B4T Bandung.

"Kami memberikan pengarahan dalam rangka persiapan B4T meraih predikat unit kerja menuju WBBM tahun 2021. Sebelumnya, B4T telah memperoleh predikat WBK pada 2019," ungkapnya melalui keterangan tertulis.

Pada kesempatan ini, Irjen Kemenperin juga menyampaikan hasil evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas yang telah dilakukan oleh tim penilai internal Kemenperin serta rekomendasi untuk B4T dalam rangka perbaikan pembangunan Zona Integritas.

"B4T harus mempertajam inovasi yang telah dilakukan, terutama inovasi terkait peningkatan pelayanan jasa di B4T serta mampu menonjolkan layanan unggulan B4T, karena kunci dari unit kerja menuju WBBM, yaitu pada penguatan inovasi untuk peningkatan kualitas layanan, serta kegiatan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas dan sektor industri," katanya.

Masrokhan menambahkan, perbaikan birokrasi bersih, produktif dan akuntabel dengan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, akan dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.