Kemenkeu-BPKP Bersinergi Perkuat Pengawasan APBN

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkuat ekosistem pengawasan APBN yang terintegrasi melalui penandatanganan nota kesepahaman kerja sama pengawasan atas pengelolaan keuangan negara.

"Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara," demikian kutipan keterangan resmi dari Kemenkeu yang diterima di Jakarta, Jumat (5/3).

Hal ini dilakukan karena pada tahun ini APBN akan tetap menjadi instrumen utama dalam penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional dari krisis pandemi Covid-19 melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 699,43 triliun rupiah untuk PEN tahun ini yang naik 21 persen dari realisasi sementara program PEN tahun lalu sebesar 579,78 triliun rupiah.

Anggaran tersebut difokuskan pada program penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dukungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan korporasi, serta insentif usaha.
Halaman Selanjutnya....