Kemenhub Tingkatkan Konektivitas di Perbatasan

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong program pengembangan infrastruktur dan konektivitas di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, seperti tertuang dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2019. Penguatan konektivitas dan kemaritiman itu dimaksudkan untuk mendukung upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, usai membuka acara Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan Tahun 2019 di Jakarta, Kamis (1/2), mengatakan dibutuhkan peran serta pihak terkait melalui program prioritas pembangunan daerah afirmasi melalui percepatan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan.

Budi mengungkapkan selama ini alokasi anggaran ke Kemenhub terus meningkat selama kurun 2016-2018. Pada 2016, alokasi anggaran Kemenhub mencapai 43,15 triliun rupiah, meningkat menjadi 45,98 triliun pada tahun berikutnya. Tahun ini, Kemenhub dalam APBN 2018 mendapatkan porsi 48,20 triliun rupiah.

Namun, diakuinya, jumlah tersebut belum cukup untuk membiayai berbagai proyek pembangunan yang telah direncanakan. "Peningkatan alokasi anggaran tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi," kata Budi.

Dia menambahkan, sesuai arahan Presiden pihaknya mendorong untuk mencari pendanaan alternatif diluar APBN melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), peningkatan peran BUMN, Pembiayaan Infrastruktur Non APBN (PINA), Pembiayaan dengan skema Surat Berharga Syariah Negara dan investasi swasta murni untuk proyek-proyek yang bersifat strategis dan bernilai ekonomis tinggi.
Halaman Selanjutnya....