Kemenhub Evaluasi Pemberlakuan, Jalan ke Puncak Harus 4 in 1

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengkaji pemberlakuan kebijakan dua lapis (layer) di kawasan aglomerasi Puncak, Bogor, pada akhir pekan, yakni penerapan permanen ganjil genap (gage) dan pembatasan penumpang kendaraan, untuk mengatasi kepadatan dan kemacetan arus lalu lintas yang kerap terjadi.
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan pemberlakuan ganjil genap masih menunjukkan adanya kemacetan dan perlu dikaji juga pembatasan penumpang maksimal "4 in 1".
"Artinya kalau ganjil genap dilakukan, volume atau kapasitas kendaraan masih juga tinggi sehingga penggunaan jalan masih terganggu juga, ya kami akan gunakanlayer kedua," kata Budi Setiyadikepada Antara saat menyaksikan langsung arus lalu lintas di Puncak, Bogor, Minggu.
Budi mengatakanlayersatu berarti penerapan ganjil genap terpadu di kawasan aglomerasi Puncak seperti biasa. Akan tetapi, ketika volume kendaraan masih kurang terkendali makalayer dua yakni "4 in 1" juga akan diberlakukan.
"4 in 1 berarti satu mobil dibatasi empat orang, mungkin seperti itu," ujarnya.
Kemenhub, katanya, pada pekan ini akan berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, termasuk Polres Bogor, Polresta Bogor, Polres Cianjur, Polres Sukabumi, Polres Sukabumi Kota bersama Polda Jabar.
Juga Bupati Bogor Ade Yasin dan melibatkan dengan unsur masyarakat Bogor "ngahiji" ada 25 orang perwakilan. Sambil melakukan pengembangan regulasi itu, penerapan ganjil genap bisa tetap dilaksanakan jika diperlukan.
"Regulasi kita kembangkan, uji coba kalau memang masih kurang bisa kita lakukan kembali, tetapi mudah-mudahan karena sudah koordinasi dengan masyarakat sekitar Puncak yang mungkin mempunyai kepentingan terhadap kebijakan menekan penyebaran COVID-19 ini dan masyarakatnya juga akan kami libatkan," katanya.
Sementara itu, kata Budi, penerapan ganjil genap terpada pekan pertama terkendala sosialisasi, sehingga masih ada masyarakat yang menunggu di gerbang tol untuk melihat waktu kosong pemeriksaan, apalagi sampai mencari jalan tikus atau jalur alternatif untuk menerobos ganjil genap.
"Dari Polri, saat ini sudah mengantisipasi. Masalahnya masyarakat banyak belum tahu sehingga menghambat lalu lintas yang mana yang boleh naik ke atas," ujarnya.