Kemenhan Siap Hadapi Ancaman Kedaulatan

JAKARTA - Ancaman terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh diabaikan. Menurut Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu, ancaman tersebut bisa datang melalui dalam dan luar negeri, serta dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, Kementerian Pertahanan berupaya keras untuk membangun sarana pertahanan dan keamanan untuk siap hadapi ancaman kedaulatan.

"Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber kekayaan alam, serta menjaga keamanan dan keutuhan wilayah," ujarnya saat Rapat Pleno 'Pembahasan Pertahanan Keamanan dan Wilayah Negara,' di Ruang Rapat GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/2).

Menhan menyebutkan, bahwa pembangunan pertahanan dan keamanan di perbatasan meruapakan salah satu bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yang salah satunya adalah amanat untuk menjamin kedaulatan negara.

"UU tersebut mengamanatkan bahwa negara berkewajiban menjamin keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara, dan ketertiban di kawasan perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa," papar Menteri Ryamizard.

Kemudian, Ryamizard menjelaskan bahwa pembangunan keamanan di wilayah perbatasan juga secara spesifik memiliki dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan baik di daerah tersebut maupun secara nasional, sehingga menjadi faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di perbatasan, sesuai Peraturan Menham Nomor 19 tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.

Dengan menyejahterakan masyarakat hingga ke wilayah perbatasan, Menhan mengatakan bahwa ancaman nyata bagi kedaulatan negeri, yaitu terorisme, narkoba, serta bencana alam, akan terantisipasi dengan baik.

Selanjutnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, menuturkan pihaknya tengah membangun satuan TNI terintegrasi di perbatasan-perbatasan Indonesia, salah satunya di Dermaga Laut Natuna.

"Dermaga tersebut sebagai landasan pacu untuk membantu operasional TNI di Indonesia Utara," terangnya.

Selain itu, Marsekal Hadi juga mengatakan telah mengamankan perbatasan wilayah NKRI di darat, dengan melakukan beberapa operasi serta pengerahan pasukan pengamanan daerah di perbatasan Timor Leste, Malaysia, Papua Nugini, serta perbatasan di pulau-pulau terluar.

"Sedangkan keamanan laut, kami telah patroli laut bersama dengan India, Malaysia, Filipina, Singapura, untuk melakukan operasi tempur laut siaga," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Agus Widjojo, memberikan rekomendasi kepada pemerintah khususnya untuk memperbaiki operasional TNI agar pasukan pertahanan negara tersebut dapat melakukan tugasnya secara optimal. tri/AR-3