Kemendikbudristek: Kampus Berhak Atur Kerja Paruh Waktu Mahasiswa

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikburistek, Tjitjik Srie Tjahjandarie mengaku sulit mengintervensi kebijakan ITB. Sebab, pihaknya tak memiliki aturan terkait kerja paruh waktu di kampus.

"Tidak ada. Kemendikbudristek tidak pernah ada kebijakan terkait mengatur pendayagunaan mahasiswa. Sehingga tidak ada peraturan," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, ITB, Naomi Haswanto, menyebut manfaat dari penerima beasiswa adalah mendapatkan potongan keringanan UKT. Menurutnya, mahasiswa tak mendapat upah dari pekerjaan yang dilakukan. "Iya (mahasiswa tidak diupah, tapi dapat potongan UKT)," tuturnya.

ITB menawarkan berbagai bentuk kerja paruh waktu. Pertama menjadi asisten mata kuliah atau praktikum; kedua, penugasan administratif di fakultas atau sekolah atau prodi atau laboratorium atau unit kerja di bawah Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (WRAM).

Ketiga, membantu bimbingan kemahasiswaan dan atau bimbingan akademik. Seperti memberikan tutorial bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan akademik, membantu bimbingan kegiatan kemahasiswaan atau lomba, dan lain-lain.