Kemendikbud Tak Tangani Pekerjaan Fisik Sekolah

Untuk meng-efektifkan kinerja, maka mulai tahun 2019, Kemendikbud tidak lagi mengurus dan menangani pekerjaan pemba-ngunan fisik sekolah.

JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengatakan mulai tahun ini seluruh pembangunan infrastruktur pendidikan tidak lagi ditangani oleh Kemendikbud. Pembangunan fisik sekolah akan dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Untuk bantuan fisik ditangani Kementerian PUPR. Jadi tahun ini, anggaran Kemendikbud berkurang sekitar lima triliun rupiah karena sudah ditangani Kementerian PUPR untuk pekerjaan fisik sekolah," kata Mendikbud, Muhadjir Effendy, di Jakarta, Kamis (30/5).

Oleh karena itu, tambah Mendikbud, nanti bantuan-bantuan fisik di sekolah tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Kemendikbud bertugas membangun unit sekolah baru. Sedangkan Kementerian PUPR melakukan rehabilitasi dan renovasi sekolah, madrasah, perguruan tinggi, pasar, dan membangun sarana prasarana olahraga.

"Tahun ini, kami rencananya membangun sekolah baru. Jumlahnya kurang dari 1.000. Dari jumlah tersebut, lebih banyak untuk SMK," kata Mendikbud.

Kementerian PUPR membentuk Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar (PSPPOP) di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dengan adanya PSPPOP diharapkan bisa mempercepat pembangunan dan rehabilitasi sekitar 10.000 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia.

Kementerian PUPR secara bertahap akan menyelesaikan rehabilitasi dan renovasi sekolah yang rusak. Pada 2019, ditargetkan sebanyak 2.000 sekolah dan 300 madrasah dapat diperbaiki.

Kerja Sama

Sementara itu, Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kementerian Agama (Kemenag), A Umar, mengatakan sinergi renovasi 300 madrasah di 2019 terjadi dua arah antara Kemenag dan Kementerian PUPR. "Kerja sama ini bilateral. Kami dengan Kementerian PUPR berkomunikasi dengan baik," kata Umar.

Umar mengatakan Kemenag terus melakukan komunikasi dengan Kementerian PUPR dalam merenovasi 300 madrasah. Dengan begitu, akan didapatkan titik temu mengenai kendala dari masing-masing kementerian dalam merealisasikan rehabilitasi madrasah di berbagai tempat di Indonesia.

Umar menyambut baik upaya pemerintah melalui Kementerian PUPR untuk merenovasi sekitar dua ribu sekolah dan 300 madrasah tahun ini. Dia berharap agar jumlah itu ditambah sehingga semakin banyak madrasah yang dibantu sarana prasarananya.

"Harapan kami itu, minimalis dulu. Pemerintah hadir menyelesaikan rehabilitasi ruang-ruang untuk belajar yang sudah tidak layak pakai, sudah rusak. Targetnya, terpenuhinya standar pelayanan minimal bagi madrasah. Jadi setidaknya mereka memiliki ruang belajar yang layak dengan sejumlah ruang belajar yang ada," kata Umar.

Tidak kalah penting dalam pembangunan ruang kelas, Umar berharap agar tersedia perangkat pendukung pendidikan di madrasah, seperti laboratorium dan perpustakaan meski dengan standar minimal. Dengan begitu, pihak madrasah dapat menjalankan proses kegiatan belajar dan mengajar secara wajar. Syukur-syukur bisa lebih.

Secara umum, Umar mengatakan pekerjaan rumah untuk madrasah cukup banyak karena alokasi anggaran untuk lembaga pendidikan keagamaan Islam itu memiliki keterbatasan. Akses anggaran dari negara untuk madrasah tidak sebanyak untuk sekolah umum.

eko/Ant/N-3