Kemendag Kaji SPKLU Wajib Tera Ulang

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengkaji kemungkinan memasukkan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) sebagai Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) wajib tera dan tera ulang. Pasalnya, saat ini, SPKLU belum termasuk sebagai alat UTTP wajib tera dan tera ulang.

Direktur Metrologi Kemendag, Rusmin Amin mengatakan, untuk memasukkannya dalam metrologi legal, diperlukan kajian lebih dalam terkait kesiapan dan efektivitas pelaksanaan di lapangan. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan, serta Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, pengembangan infrastuktur SPKLU menjadi perhatian yang cukup serius bagi para pemangku kepentingan.

"Pembahasan mengenai SPKLU perlu ditinjau lebih mendalam terkait regulasi mengenai perizinan. Sehingga, ke depan tidak terjadi tumpang tindih antar kementerian/ lembaga terkait," jelas Rusmin di Jakarta, Senin (30/8).

SPKLU merupakan alat untuk mengisi ulang energi pada baterai kendaraan. Dalam lingkup metrologi, khususnya metrologi legal, SPKLU merupakan sesuatu baru.

"Mekanisme pengisian ulang SPKLU ini sama dengan mekanisme SPBU saat ini. Karena itu, perlu jaminan bahwa jumlah energi yang diterima konsumen sesuai dengan nilai transaksi agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan," tegas Rusmin.

Pasokan Listrik

Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ida Nuryatin Finahari menyampaikan pemerintah melalui Kementerian ESDM berkomitmen untuk menyediakan tenaga listrik berkualitas dalam jumlah yang cukup dan dengan harga yang wajar.

"Penyediaan dibuka luas kepada badan usaha. Sebaran SPKLU di Sumatera, Jawa, Bali dan Sulawesi sejumlah 166 lokasi. Target di 2021 ini sebanyak 572 lokasi dan target hingga 2025 sebanyak 6.318 lokasi," jelas Ida dalam Focus Group Discussion secara virtual, pekan lalu.

Direktur Sistem dan Harmonisasi Akreditasi, Kedeputian Akreditasi Badan Standardisasi Nasional (BSN) Sugeng Raharjo menjelaskan standardisasi dan penilaian kesesuaian sangat berperan dalam menilai kelayakan suatu produk terhadap persyaratan dokumen standar tertentu dan tentunya hal ini dapat diterapkan untuk SPKLU.