Kembangkan Potensi Daerah, DPD RI Temui LKPP

Akibatnya proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan prosedur dan terkadang berhenti. Parlindungan Purba menambahkan, LKPP harus membuat sistem e-purchasing tidak hanya pada barang saja, tetapi juga jasa melalui e-katalog. Sehingga perusahaan-perusahaan daerah yang menawarkan jasa dapat turut serta menawarkan jasa mereka di level nasional.

"Saya mendorong agar yang jasa diadakan. Salah satu caranya adalah melalui Kementerian PUPR, karena mereka yang sering menggunakan jasa. Saya minta mereka untuk membuat standarisasi (jasa)," imbuhnya. Sementara itu, Senator asal Jawa Tengah, Denty Eka Widi Pratiwi, berpesan agar setiap kepala daerah harus dikomunikasikan agar dapat mendorong para pelaku usaha di daerah mau mendaftarkan produknya melalui LKPP.

Karena menurutnya selama ini banyak produk daerah yang berkualitas tetapi belum terpromosikan dengan baik. Sementara itu, Kepala LKPP, Agus Prabowo, mengatakan tujuan dari pembuatan e-katalog adalah upaya dari LKPP dalam membangun pasar untuk pelaku usaha lokal. E-katalog menurutnya adalah konsep emarketing.

Dan dirinya setuju jika produk-produk lokal didaftarkan di e-katalog. Selain itu, Agus berharap kegiatan pengadaan barang/ jasa mempunyai payung hukum sendiri. Karena menurutnya selama ini pengadaan di pemerintah masing mengikuti rezim UU Keuangan Negara. sur/AR-3