Kemandirian Fiskal Daerah Terus Diperkuat

SERANG - Kebijakan fiskal yang tepat sangat mendukung penciptaan pertumbuhan ekonomi secara inklusif, yakni dari daerah. Desentralisasi fiskal selama ini diyakini mampu mendorong dana transfer ke daerah (TKD) tumbuh signifikan.

"TKD efektif menurunkan ketimpangan antardaerah dan meningkatkan kemandirian desa," ungkap Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Wahyu Utomo dalam Media Gathering Kementerian Keuangan di Serang, Banten, Rabu (25/9) malam.

Data terbaru Kemenkeu menunjukkan TKD berhasil menurunkan ketimpangan antarwilayah. Pada 2023 indeks ketimpangan daerah berada di 0,195, lebih rendah dibandingkan capaian dua tahun sebelumnya, yakni 0,213 pada 2022 dan 0,232 pada 2021.

Pada saat bersamaan, kemandirian desa juga terus meningkat. Dalam tiga tahun, jumlah desa mandiri mencapai 17.203 pada 2024, meningkat dari 11.456 pada 2023 dan 6.238 pada 2022. Di sisi lain, jumlah desa tertingga terus turun menjadi 6.100 pada 2024 dari 7.154 pada 2023 dan 9.584 pada 2022.

Seperti diketahui, besaran TKD terus meningkat dalambeberapa tahun terakhir. Dalam APBN 2025, alokasi TKD ditetapkan sebesar 919,9 triliun rupiah, naik dari 857,6 triliun rupiah pada 2024 dan 814,7 triliun rupiah pada 2023 serta 804,8 triliun rupiah pada 2022.
Halaman Selanjutnya....