Kemampuan Stok RI Tak sampai Sebulan

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah, menyarankan pemerintah menyusun peta jalan kebijakan pangan nasional secara akurat. Kemudian, pemerintah harus membuat sistem logistik nasional terintegrasi, terkoneksi dengan berbagai pihak, baik di pusat dan daerah, dengan pendekatan lintas sektor.

"Sistem itu harus mampu memberikan peringatan dini atas potensi persoalan rantai pasok pangan. Pembangunan sistem logistik pangan ini sekaligus memudahkan pendataan bagi berbagai instansi untuk pajak, bea dan cukai, dan lain-lain," kata Said di Jakarta, Rabu (9/3).

Ketiga, jelas Said, perlu adanya penguatan peran dan fungsi badan logistik seperti intervensi Bulog terhadap pasar perlu terus diperkuat. Penguatan Bulog, kata Said, dengan meningkatkan volume dan keragaman stok pangan strategis tentu juga harus ditopang pula dengan sistem pergudangan baik modern, dan kecepatan distribusi yang efisien. Langkah keempat, pelaksanaan operasi pasar sebagai penegakan hukum, pemerintah perlu melibatkan peran serta masyarakat luas.

Dorong Diversifikasi

Dia meminta pemerintah terus mengembangkan diversifikasi pangan rakyat. Kasus kelangkaan minyak goreng saat ini menunjukkan minyak goreng dari sawit menjadi produk yang seolah tidak ada subtitusinya. "Ketergantungan kita terhadap minyak goreng sawit sangat tinggi. Padahal kita juga mengenal virgin coconut oil (VCO) atau minyak kelapa yang lebih sehat dari minyak sawit," ucap Said.
Halaman Selanjutnya....