Kekuatan Oposisi Dibutuhkan

JAKARTA- Meskipun dalam Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dikenal istilah oposisi, namun fungsi oposisi tetap ada sebagai kelompok penyeimbang pemerintah. Oposisi itu dilakukan oleh partai di luar penguasa, beserta civil society yang mengawasi dan mengkritisi jalannya pemerintahan.

"Ada gejala, kelompok penyeimbang ini akan semakin kecil setelah beberapa partai Koalisi Adil Makmur menyeberang. Kondisi seperti ini sebenarnya patut disayangkan, karena kekuasaan yang menumpuk dalam satu tangan namanya tirani," ujar pakar hukum tata negara, Juanda dalam Diskusi Empat Pilar di Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7).

Juanda mengatakan, kalau benar kelompok penyeimbang, kemungkinan besar itu hanya dilakukan PKS dan Gerindra, atau sebesar 22 persen jumlah kursi di parlemen, yang menurutnya akan kurang efektif. Karena jumlah kelompok pendukung pemerintah sangat besar mencapai 78 persen. Atas dasar itu, Juanda berharap partai-partai yang mendukung Prabowo-Sandi tetap pada posisinya, sebagai penyeimbang pemerintah.

"Ini memperlihatkan kondisi demokrasi yang tidak sehat, sekaligus menunjukkan bahwa elite politik belum menunjukkan sikap konsisten dalam mengambil pilihan politik. Padahal, kalau partai yang tergabung dalam Koalisi Adil Makmur eksis seperti dukungannya pada pemilu, hal itu akan menyehatkan demokrasi kita," tandasnya.
Halaman Selanjutnya....