Kekeringan Dipicu Pengambilan Air Tanah oleh Industri

Walhi menilai Pemprov harus mengkaji kekeringan di Penjaringan, Jakarta Utara, untuk mengetahui penyebabnya.

JAKARTA - Krisis air bersih di Penjaringan, Jakarta Utara, seharusnya menjadi perhatian pemerintah provinsi (Pemprov) untuk dikaji apakah ada faktor lain yang berkontribusi terhadap kekeringan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menduga pengambilan air tanah oleh industri dan kepentingan bisnis penyebab kekeringan.

"Wilayah itu memang mengalami beban lingkungan cukup tinggi, beberapa persoalan yang dihadapi antara lain penurunan muka tanah dan banjir. Seharusnya pemerintah melakukan audit lingkungan terhadap bisnis dan industri di wilayah tersebut," ujar Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi, di Jakarta, Kamis (11/7).

Menurut Tubagus, audit lingkungan yang dimaksud adalah untuk mengetahui apakah ada faktor lain yang mempengaruhi kondisi kekurangan air bersih. "Apakah diduga ada pengambilan air tanah secara besar-besaran sehingga warga mengalami ancaman kekeringan," ujarnya.

Untuk solusi ke depannya, menurut Tubagus, agar permasalahan kekeringan bisa diatasi, harusnya terdapat wilayah serapan dan tangkapan air yang bisa membantu warga untuk mengatasi krisis air bersih di daerah yang tidak memiliki jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengatakan wilayah Ibu Kota masih dalam status aman menghadapi ancaman kekeringan ekstrem yang sudah melanda beberapa daerah di Indonesia akibat musim kemarau.

"Kalau untuk Jakarta sebetulnya dampaknya belum serius, mungkin hanya beberapa daerah tertentu. Daerah yang belum masuk jaringan PDAM, yang masih pakai sumur," ungkap Kepala BPBD DKI Jakarta Subejo.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus 2019 dengan sebagian besar wilayah di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara memiliki potensi kekeringan meteorologis atau iklim.

BMKG juga sudah menetapkan status SIAGA ke beberapa wilayah yang sudah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 31 hari dengan prospek curah hujan yang rendah, termasuk salah satunya wilayah Jakarta Utara.

Langkah Antisipasi

Terkait hadapi kekeringan, Pemprov bakal membangun pusat pengolahan air bersih di setiap RW. "Pemenuhan air bersih ini diamanahkan langsung oleh pak gubernur. Terutama menyediakan air bersih di wilayah RW kumuh di Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Timur," kata Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Juaini.

Menurutnya, masih banyak keluarga -keluarga tak mampu di RW kumuh yang belum menikmati air bersih dari PAM Jaya karena belum semua wilayah di Ibu Kota terjangkau jaringan pipa air bersih dari operator swasta, PT Aetra dan PT Palyja.

"Pesan Pak Gubernur Anies, tugas Dinas SDA itu tidak hanya menanggulangi bencana banjir saja, tapi kami ditugaskan untuk membantu PAM Jaya menyediakan air bersih bagu masyarakat miskin di wilayah RW kumuh," ucap Juaini.

Pusat pengolahan air bersih di setiap RW kumuh ini, kata Juaini, akan dibuat seperti SWRO di Kepulauan Seribu. Hanya saja, mesin pengolahannya memiliki karakteristik berbeda.

"Bahan baku air bersih itu dialirkan dari pipa PAM Jaya. Nanti warga membeli air bersih dengan galon seperti membeli dari depo air bersih di lima wilayah," ujarnya.

Sementara itu, bagi wilayah yang belum bisa dijangkau air perpipaan oleh Aetra dan Palyja akan dijual air bersih yang menggunakan mobil tangki. pin/Ant/P-5