Keekonomian EBT Masih Terkendala

JAKARTA - Lambannya pertumbuhan energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional tak terlepas dari belum dimasukkannya externality cost atau biaya kerusakan lingkungan ke energi fosil. Meskipun lamban, pemerintah tetap berupaya mengejar target 23 persen porsi EBT dalam bauran energi nasional pada 2025.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha, menegaskan dampak dari belum dimasukkannya externality cost tersebut menjadi kendala dalam penentuan harga keekonomian EBT. "Akibat dari belum dimasukkannya externality cost tersebut EBT masih jauh tertinggal, kendatipun diakuinya bahwa PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) saat ini jauh lebih kompetitif," ujarnya dalam forum kehumasan DEN beberapa waktu lalu.

Satya, yang juga bekas anggota Komisi VII DPR RI itu, mengusulkan carbon pricing untuk dibahas regulasinya yang nantinya akan membuat harga EBT lebih kompetitif. Menurut dia, dengan carbon pricing, energi fosil bisa berbenah menekan emisi karbonnya melalui upgrading batu bara, menjadi batu bara ke Gas juga DME (Dimethyl Eter) atau bisa juga batu bara cair, juga dengan zero flaring pada operasi migas (minyak dan gas bumi).

Terkait pemanfaatan PLTS, anggota DEN lainnya, Herman Darnel Ibrahim, mendorong pengembangan PLTS atap (rooftop) untuk mendukung capaian bauran energi nasional, khususnya di Pulau Jawa. "Karena hal ini tidak memerlukan penyewaan lahan karena bisa dibangun di atas atap, dan tidak memerlukan investasi bernilai besar,"ujar dia.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, yang hadir dalam forum tersebut berharap DEN dapat berkontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca di Tanah Air.
Halaman Selanjutnya....