Kebutuhan Makanan untuk Pengungsi Sangat Mendesak

JAKARTA - Makanan dan tempat pengungsian menjadi kebutuhan mendesak bagi para pengungsi korban tsunami di Selat Sunda. Hal ini seiring dengan semakin bertambahnya jumlah pengungsi menyusul peningkatan status Gunung Anak Krakatau.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat, mengatakan untuk makanan, pemerintah telah mengeluarkan dan mendistribusikan 100 ton cadangan beras ke daerah terdampak tsunami. "Nanti akan ditambah sesuai kebutuhan. Kita juga akan menambah dapur umum," kata dia, ketika dihubungi, Kamis (27/12).

Saat dihubungi, Harry tengah dalam perjalanan ke Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Sementara itu, terkait peningkatan status Anak Gunung Krakatau dari Waspada menjadi Siaga, Kemensos memindahkan dapur umum ke tempat yang lebih aman. "Tujuh dapur umum masih di radius 500 meter dari pinggir pantai maka kami pindahkan, naikkan ke bukit-bukit," kata Harry.

Selain memindahkan dapur umum lapangan pihaknya juga mempersiapkan masyarakat serta tempat pengungsian yang lebih aman.

Kemensos telah membuka tujuh dapur umum lapangan untuk memenuhi kebutuhan pangan warga terdampak tsunami di Banten, yaitu di Labuan Pandeglang, Carita, Angsana, Sumur, Cinangka, Tanjung Lesung dan Mancak di Kabupaten Serang.

Dia mengatakan, dua dapur umum yang sudah dipindah ke lokasi yang lebih jauh dari pantai, yaitu dapur umum yang dibuka di Cinangka dan Carita. Nantinya semua dapur umum, termasuk yang di Lampung, juga akan dipindah ke tempat yang lebih tinggi.

"Biasanya kalau dapur umum pindah masyarakat juga ikut pindah sehingga lebih mudah untuk memindahkan pengungsian," katanya.

Kemensos juga kembali mengirimkan 20 unit tenda tambahan untuk menampung warga yang mengungsi karena diperkirakan jumlah pengungsi akan bertambah karena warga yang sebelumnya tidak terdampak juga akan ikut mengungsi karena tempat tinggal mereka berada dalam radius yang diimbau untuk dijauhi.

Sebelumnya, informasi dari Badan Geologi menyatakan adanya peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau dari level Waspada ke Siaga. Karena itu, peringatan kewaspadaan potensi tsunami di wilayah Pantai Selat Sunda dalam radius 500 meter hingga 1 kilometer masih tetap berlaku.

Biaya Pengobatan

Sementara itu, Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita, menegaskan, untuk korban luka-luka biayanya ditanggung pemerintah. Karena itu, rumah sakit yang menangani korban luka tersebut tidak boleh memungut biaya sepeser pun.

"Jadi kalau ada pemungutan biaya, saya sampaikan bahwa itu adalah oknum sebab sudah ada program dari Kementerian Kesehatan yang akan menanggung biaya perawatan korban," terangnya.

Mensos menegaskan, Kemensos telah siap menyalurkan santunan ahli waris korban jiwa terdampak tsunami di Selat sunda, namun tergantung kecepatan pendataan korban dari pemda setempat. "Dananya kami sudah siap masing-masing 15 juta rupiah setiap korban jiwa yang langsung disalurkan ke rekening ahli warisnya," tegasnya.

Mensos menegaskan, cepat atau lambatnya penyaluran dana santunan ahli waris tersebut tergantung dari pendataan pemerintah daerah terhadap korban meninggal dan siapa ahli warisnya.

"Kami tidak akan keluarkan uang satu sen pun untuk santunan ahli waris kalau datanya tidak dari pemda. Ketika pemda memberikan daftar nama nanti kami akan memverifikasi kembali," jelas Agus.

Terkait relokasi, Agus mengatakan pemerintah kemungkinan akan mengambil opsi relokasi bagi warga yang tinggal di daerah terdampak tsunami Selat Sunda setelah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Kami imbau kepada masyarakat yang rumahnya terdampak tsunami agar mau direlokasi, ini semua untuk kepentingan dan keamanan mereka. Kita tidak berdoa terjadi bencana lagi, tapi harus diantisipasi, maka ada program pemerintah untuk melakukan relokasi," ungkapnya.ang/Ant/E-3