Kawasan Terpadu untuk Mantan Terorisme

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tengah membangun Kawasan Khusus Terpadu Nusantara (KKTN) berbasis kesejahteraan bagi mitra deradikalisasi dan penyintas terorisme (napiter) di Kabupaten Banyuwangi dengan menargetkan bidang kelautan. Informasi ini disampaikan Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, di Jakarta, Kamis (26/8).

Dia mengatakan sedang menjajaki potensi-potensi yang bisa menjadi mitra sebagai tempat berbaurnya mantan napiter atau mitra deradikalisasi agar memiliki kemandirian dalam aspek tertentu terkait kesejahteraan mereka.

Untuk mewujudkan pembangunan kawasan tersebut, Kepala BNPT dan Sekretaris Utama BNPT Mayjen TNI Untung Budiharto kemarin menggelar rapat internal bersama tim KKTN dalam pembahasan KKTN di Banyuwangi. Kepala BNPT akan menjajaki kawasan KKTN dengan menargetkan bidang kelautan, terutama perikanan.

Boy beserta jajaran juga mengunjungi kantor pemerintah Kabupaten Banyuwangi guna minta dukungan serta berkoordinasi rencana pelaksanaan pembangunan berbasis kesejahteraan mitra deradikalisasi dan penyintas tersebut. Hal itu sebagai bentuk optimalisasi program pencegahan radikalisme dan terorisme.

Program KKTN merupakan bagian reintegrasi sosial yang dirujuk bagi para mitra deradikalisasi agar memiliki kemandirian secara ekonomi. Selain itu, program KKTN juga merupakan langkah BNPT untuk mengantisipasi aksi radikalisme dan terorisme. Pendekatannya humanis dengan meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah kawasan KKTN. Caranya melalui dukungan serta bantuan ekonomi, sosial, budaya, dan pariwisata.

BNPT berharap mitra deradikalisasi dan penyintas kelak secara ekonomi bisa mandiri. Ini sebagai bagian reintegrasi sosial, walau bukan sesuatu yang mudah. "Tapi sudah menjadi tugas negara menurut UU untuk membina mereka lebih lanjut," kata Boy Rafli.

Sementara itu, Wakil Bupati Banyuwangi, Sugirah, mengatakan pendekatan kesejahteraan sebagai upaya pencegahan terorisme perlu didukung. Terlebih wilayahnya sejak lama telah berkoordinasi dan membangun komunikasi dengan Forkopimda untuk mencegah radikalisme dan terorisme.

Sugirah menyebut, koordinasi dalam penanggulangan terorisme juga telah dilakukan sebelumnya. Di antaranya, dengan merangkul santri, menggelar forum komunikasi antarumat beragama, dan membangun komunikasi agar jaringan teroris tidak masuk Banyuwangi.