Kasus Huawei Berpeluang Hambat Kesepakatan

WASHINGTON DC - Amerika Serikat dan Tiongkok kembali ke meja perundingan, untuk mengakhiri ketegangan perang dagang yang telah berlangsung antara dua ekonomi terbesar dunia itu sejak tahun lalu, di Washington, Rabu (31/1).

Pertemuan 30 orang anggota delegasi Tiongkok yang dipimpin Wakil Perdana Menteri, Liu He, dengan Perwakilan Dagang AS, Robert Lighthizer, berlangsung di tengah dakwaan Washington terhadap raksasa telekomunikasi, Huawei, yang telah membuat marah Beijing.

Huawei didakwa atas tuduhan mata-mata dan penjualan ilegal teknologi AS ke Iran. Kasus Huawei tersebut kemungkinan akan membuat proses negosiasi kedua negara justru berjalan semakin alot dan membawa perundingan ke arah tanpa kepastian.

Kedua belah pihak hanya memiliki sisa waktu satu bulan dari masa gencatan perang dagang selama 90 hari, yang berlaku sejak Desember lalu. Jika perundingan gagal, pada 2 Maret mendatang AS akan menerapkan bea impor sebesar 200 miliar dollar AS untuk produk-produk asal Tiongkok. Para ahli berpendapat, kenaikan tarif impor AS dua kali lipat dari sebelumnya itu dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi global.

"Kedua negara ekonomi terbesar di dunia ini sedang berlomba untuk mendominasi industri teknologi tinggi di masa depan," kata Lighthizer.

Sekitar tiga tahun yang lalu, Beijing meluncurkan rencana strategis "Made in China 2025" yang bertujuan untuk menjadikan Tiongkok sebagai pemimpin global dalam teknologi dirgantara, robot, kecerdasan buatan, dan mobil listrik. Pejabat AS mengatakan ambisi tersebut sama dengan "permata mahkota" teknologi dan inovasi AS.

Presiden AS, Donald Trump, berulang kali mengatakan lebih menyukai Tiongkok dengan ekonomi yang sehat, tanpa mengorbankan bisnis dan teknologi AS. Secara khusus, AS telah mengritik praktik perdagangan Tiongkok yang dinilai penuh ketidakadilan karena dilakukan dengan tranfser paksa teknologi AS. Hal itu dilakukan dengan pencurian hak kekayaan intelektual, lewat peraturan yang mewajibkan perusahaan asing untuk membentuk usaha patungan dengan perusahaan lokal Tiongkok.

Rugikan AS

Untuk menekan Beijing, Gedung Putih telah memberlakukan tarif impor sebesar 250 miliar dollar AS untuk produk-produk dari Tiongkok. Beijing membalas tindakan itu dengan kebijakan yang sama pada hampir seluruh produk impor dari AS, dengan tarif impor sekitar 110 miliar dollar AS setiap tahun. Kompleksitas masalah diperkirakan akan memperlambat proses pembicaraan selama dua hari di Washington tersebut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin, mengatakan telah tercapai kemajuan yang signifikan dan mencatat bahwa pemerintah masih memiliki waktu yang cukup untuk menuntaskan perselisihan dagang itu.

Secara terpisah, Direktur Bank Sentral AS, Jerome Po-well, mengatakan pembicaraan perdagangan dengan Tiongkok dapat merugikan ekonomi AS karena mengurangi kepercayaan bisnis. "Ketidakpastian bukan teman bisnis," katanya, Rabu (30/1).

Pakar Peterson Institute for International Economics, Monica de Bolle, bersikeras bahwa kasus Huawei hanya memperumit jalannya perundingan dagang AS-Tiongkok.AFP/SB/P-4