Kasus Brimob Tembak 3 Anak Disebut Tunjukkan Inkompetensi Polri

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai peristiwa penembakan terhadap 3 anak oleh anggota Polri menunjukkan persoalan serius dalam penggunaan kekuatan oleh kepolisian.

Pasalnya, Polri akhir-akhir ini semakin disorot setelah sebelumnya disorot melalui kasus pembunuhan Brigadir Josua hingga penggunaan eksesif senjata gas air mata dalam Tragedi Kanjuruhan. Hal inilah yang membuktikan tumpulnya mekanisme kontrol dan absennya akuntabilitas polisi dan pemolisian.

Sebelumnya diketahui anggota Polri dari Resimen 2 Pelopor Kedung Halang, Brimob menembak 3 orang anak, yakni EI (15), AF (16), dan AA (15) karena dituduh sebagai pelaku begal di Bogor, Jawa Barat pada 16 Oktober lalu. Akibatnya, 3 orang anak menderita luka di bagian pinggang hingga tembus ke perut serta luka sobek di bagian lutut karena jatuh dari motor.

Atas dasar itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai kasus penembakan terhadap 3 anak itu menunjukkan inkompetensi sekaligus watak kuno petugas kepolisian yang hanya mengedepankan tindakan represif ketimbang preventif dalam melaksanakan tugas-tugas pemolisian.

"Hal ini jelas bertentangan dengan semangat zaman yang mengharuskan polisi menjadi polisi sipil (a civilian in uniform) dengan pendekatan pemolisian demokratis yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia," bunyi pernyataan koalisi.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan juga menyayangkan klarifikasi Wakapolresta Bogor, AKBP Ferdy Irawan dan Komandan Resimen 2 Pelopor, Kombes Pol. Yustanto Mujiarto yang menyebut penembakan merupakan tindakan tegas dan terukur yang telah sesuai prosedur.

Pasalnya koalisi itu menilai Konferensi pers yang dilakukan hanya berselang beberapa jam setelah kejadian tanpa didahului pemeriksaan yang komprehensif, transparan, dan akuntabel tentu belum cukup untuk menguji apakah tindakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip maupun prosedur tetap penggunaan senjata api.

Hal tersebut juga disebut koalisi penting untuk memastikan bahwa negara tidak mengabaikan kewajibannya untuk melindungi hak setiap orang yang diduga melakukan kejahatan agar dapat membela diri dalam suatu proses peradilan pidana yang jujur dan adil.

Karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengimbau perlunya pemeriksaan secara mendalam, transparan dan akuntabel sehingga bisa diukur dan dibuktikan apakah tindakan tersebut sudah memenuhi prinsip legalitas, nesesitas, proporsional, dan akuntabilitas sebagaimana Prinsip-Prinsip Dasar PBB Tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Penegak Hukum (BPUFF) dan Kode Etik Aparat Penegak Hukum (CCLEO). Terlebih, penembakan dilakukan terhadap kelompok rentan, yakni 3 orang anak.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan juga mendesak agar:

1. Kapolri memerintahkan jajarannya untuk melakukan pemeriksaan secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam kasus ini dengan memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak;
2. Lembaga negara independen (Komnas HAM, KPAI, dll) secara aktif melakukan pemeriksaan dalam kasus ini sesuai cakupan wewenangnya;
3. Kapolri segera melakukan evaluasi total penggunaan kekuatan dalam tugas-tugas pemolisian;
4. Presiden membentuk tim independen dengan keterwakilan masyarakat sipil yang memadai untuk melakukan kajian evaluatif tentang penggunaan kekuatan kepolisian dan eksesnya terhadap keamanan warga negara;
5. Presiden dan DPR segera menindaklanjuti persoalan-persoalan yang menyangkut Polri belakangan ini dengan agenda konkret reformasi kepolisian berkelanjutan secara struktural, instrumental, dan kultural demi memastikan kerja-kerja kepolisian profesional, transparan, dan akuntabel.