Kartu Vaksin Jadi Syarat Warga Beraktivitas

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal mewajibkan kartu vaksin menjadi syarat bagi warga untuk beraktivitas. Tujuannya, vaksinasi dilakukan untuk menyelamatkan warga dari penyebaran Covid-19.
"Jadi minta untuk dipahami bahwa vaksin ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kesehatan dan keselamatan kita keluarga dan semuanya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria ditemui di Balai Kota, Jakarta, Senin (2/8).
Riza mengatakan vaksin Covid-19 berbeda dengan vaksin lainnya seperti cacar dan lainnya. Mengingat, tanpa vaksin dapat menimbulkan penularan dan tingkat kematian cukup tinggi bagi mereka yang terpapar. "Jadi kami minta semuanya menyegerakan untuk melaksanakan vaksin di tempat masing-masing dan juga seluruh warga agar mendapatkan vaksin," tutur Riza.
Dikatakan Riza, saat ini stok vaksin di Jakarta tidak ada kendala untuk memenuhi kebutuhan kesehatan warga Jakarta. "Alhamdulillah stok vaksin di DKI Jakarta tidak ada masalah kita akan mengupayakan pelaksanaan vaksin sebaik mungkin," jelas Riza.

Capai 85 Persen
Ditemui secara terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan saat ini kegiatan vaksinasi di Jakarta sudah mencai 85 persen. Ditambah lagi kemarin Kapolri melaunching vaksinasi merdeka yang diharapkan vaksinasi segera selesai.
"Sekarang ini Vaksin di Jakarta sudah 84 sampai 85 persen bahkan pmj kemarin pak Kapolri melauncing ada untuk vaksinasi merdeka kita harapkan jumlah sisa yang 3 juta ini dari tangal 1 sampai 17 bisa kita habiskan betul," ujar Yusri.
Dikatakan Yusri, pihaknya mengimbau masyarakat untuk segera di vaksin. Karena sekarang ini ada 900 RW belum divaksin. "Sekarang ini masyarakat yang belum vaksin ada 900 RW sistem kita dekatkan di tingkat RW untuk vaksinasi masyarakat. Hal ini memudahkan warga datang ke gerai vaksin silakan datang," jelas Yusri.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan segera mengeluarkan kebijakan bahwasannya vaksin menjadi persyaratan warga untuk melakukan berbagai aktivitas.
Persyaratan ini, nantinya juga sebagai upaya percepatan pencapaian herd imunity dan juga warga terhindar dari sanksi administratif seperti penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial. jon/S-2