Kartu Jakarta One Jadi E-Ticketing

Kemacetan lalu lintas di Ibu Kota dapat dikurangi melalui pengintegrasian berbagai jenis moda transportasi masal yang beroperasi di wilayah Ibu Kota.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengintegrasikan tiket pembayaran angkutan umum untuk seluruh moda. Integrasi ini akan difasilitasi melalui Kartu Jakarta One (KJO). Sehingga, warga Jakarta cukup sekali membayar tiket tersebut.

"Kita kembangkan e-ticketing. Sistemnya seperti Kartu Jakarta One untuk moda transportasi di Jakarta maupun fasilitas-fasilitas publik," ujar Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (1/2).

Hal ini, ungkapnya, akan dibicarakan kemudian dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Sebab, penanganan kemacetan Ibu Kota mesti terintegrasi dengan kebijakan daerah-daerah penyangganya. Sehingga, angkutan antarmoda dan antarwilayaj ini pun salong terintegrasi satu sama lain.

"Yang kedua, kita membangun integrasi sistem stasiun atau halte-halte yang menjadi kawasan-kawasan paling sibuk. Dan kita membikin desain, kira-kira halte atau stasiun itu seperti apa," katanya.

Dia mencontohkan, stasiun Duku Atas akan menjadi pusat integrasi antar moda yang baik ke depannya. Selain melayani commuter line, warga pun bisa mengakses Transjakarta, MRT, LRT hingga Kereta Bandara di titik ini. Nantinya, konsep integrasi ini akan dibuatkan dalam satu video pendek agar mudah dicerna masyarakat.

Menurutnya, intensitas lalu lalang warga Jakarta dan sekitarnya akan cukup tinggi di kawasan integrasi ini. Sehingga, pihaknya akan segera melakukam revitalisasi pedestrian agar trotoar itu memiliki dimensi lebar yang cukup luas untuk pejalam kaki.

"Ini adalah kawasan yang sangat sibuk, sehingga terintegrasi antar Dukuh atas dan Bundaran Hotel Indonesia (HI), sampai dengan Manggarai. Karena akan masuk juga kereta bandara sampai dengan Manggarai dan Dukuh atas. Jadi tempat pertemuan ini adalah di dukuh atas. Jadi, kita harus bikin bagus disana," tegasnya.

Djarot menegaskan pembenahan transportasi massal harus dilakukan secara terus-menerus atau konsisten, sehingga kemacetan di ibu kota dapat terurai.

"Kemacetan lalu lintas yang kerap terjadi di wilyah DKI Jakarta dapat diuraikan dan berkurang apabila pembenahan transportasi publik terus dilakukan secara konsisten," kata Djarot

Saat ini, menurut dia, program-program pembenahan transportasi masal di ibu kota sudah berjalan sekitar 50 hingga 60 persen. Jika terus dilaksanakan hingga selesai, maka dia pun mengaku optimistis kemacetan akan berkurang.

Kedepannya, dia mengungkapkan apabila pembangunan dua moda transportasi massal lainnya sudah rampung, yaitu Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT), maka seluruhnya harus saling terintegrasi satu sama lain.

Terintregrasi Antarmoda

Kepala Dewan Transportasi Kota Jakarta, Iskandar Abu Bakar mengatakan, pihaknya telah memberikan beberapa rekomendasi untuk penanganan transportasi di Ibu Kota. Salah satunya pengoperasian koridor 13 Transjakarta dan perluasan larangan sepeda motor serta tarif kapal untuk angkutan pulau.

"Banyak hal yang kita rekomendasikan kepada gubernur, termasuk bagaimana kita menciptakan angkutan umum yang betul-betul terintegrasi antarmoda," katanya.

Terlebih, lanjutnya, Kementerian Perhubungan bersama PT Kereta Api dan Pemprov DKI Jakarta akan mengintegrasikan 17 stasiun antara Kereta Api commuterline dengan Transjakarta. Integrasi ini merupakan langkah bagus dalam memberikan pelayanan transportasi untuk masyarakat.

"Rencana perluasan larangan sepeda motor, kita wacanakan antara Bundaran Hotel Indonesia hingga Bundaran Senayan," katanya. pin/P-5