Kapolda NTT Ingatkan Jangan Ada Lagi Pelanggaaran Hukum di Besipae

Ia pun mempersilahkan agar kelompok warga dari 37 keluarga yang terdampak pengosongan lahan dari pemerintah untuk mengajukan proses hukum sesuai dengan dokumen yang ada maupun rekomendasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Orang nomor satu di Polda NTT itu meminta masyarakat setempat untuk mempercayakan semua proses hukum ke pihak kepolisian.

"Semua pihak agar tetap menjaga situasi di Besipae, jangan ada persoalan baru yang ditimbulkan kembali. Segala persoalan yang terjadi berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku," katanya.

Sebelumnya, konflik memperebutkan lahan di Pubabu Besipae kembali terjadi pada (14/10) antara kelompok masyarakat dari 37 keluarga dan aparat Pemerintah Provinsi NTT.

Selanjutnya pada Kamis (15/10), bentrok kembali terjadi antara warga yang tinggal di Pubabu Besipae dengan kelompok masyarakat dari desa tetangga yang berujung pada pengerusakan rumah warga. Ant/N-3
Halaman Selanjutnya....