
Kanselir Austria Mengundurkan Diri
Kanselir Austria, Karl Nehammer
Foto: AFP/JOE KLAMARWINA - Kanselir Austria, Karl Nehammer, pada Sabtu (4/1) mengatakan bahwa ia akan mengundurkan diri dalam beberapa hari mendatang setelah menghentikan pembicaraan koalisi dengan Partai Sosial Demokrat karena perbedaan pendapat mengenai isu-isu utama.
Langkah yang mengejutkan itu mungkin akan menyebabkan diadakannya pemungutan suara dadakan di negara anggota UE di Alpen itu atau kaum konservatif mungkin akan melakukan negosiasi dengan kaum ekstrem kanan yang memenangkan pemilihan nasional pada bulan September lalu.
Nehammer mengumumkan dalam pesan video di media sosial X bahwa ia akan mengundurkan diri baik sebagai kanselir dan ketua Partai Rakyat (OeVP) dalam beberapa hari mendatang demi memungkinkan transisi yang tertib.
Perkembangan ini terjadi hanya satu hari setelah partai liberal Austria menarik diri dari pembicaraan koalisi tiga partai untuk membentuk pemerintahan sentris. Tujuannya adalah untuk menyingkirkan Partai Kebebasan (FPOe) yang berhaluan kanan ekstrem yang memenangkan pemilu bulan September dengan 29 persen suara, tetapi tidak dapat menemukan mitra untuk membentuk pemerintahan nasional.
Nehammer mengatakan pada Sabtu bahwa ia ingin menjadi kekuatan pusat politik untuk membangun benteng melawan kaum radikal yang hanya hidup dengan menjelaskan masalah daripada menyelesaikannya.
“Dan saya akan berpihak dan selalu menjunjung tinggi stabilitas walaupun hal itu tidak menarik dalam politik," ucap dia.
Perundingan Gagal
Sementara itu pemimpin FPOe, Herbert Kickl, dalam sebuah pernyataan menyebut pihak-pihak yang terlibat dalam pembicaraan koalisi sebagai pecundang, dengan mengatakan bahwa alih-alih stabilitas, yang kita dapatkan adalah kekacauan setelah tiga bulan yang terbuang sia-sia.
Pada pemilu September lalu, Partai Rakyat yang konservatif berada di posisi kedua dengan 26 persen, sementara Partai Sosial Demokrat (SPOe) yang berhaluan kiri-tengah, memperoleh 21 persen.
Hal itu mendorong Nehammer untuk melakukan perundingan dengan SPOe dan partai liberal NEOS, yang memperoleh sembilan persen, untuk membentuk pemerintahan yang akan menyingkirkan partai ekstrem kanan, tetapi perundingan tiga arah itu pada Jumat (3/1) lalu mengalami kegagalan.
Dua pihak yang tersisa telah berjanji untuk melanjutkan tugas mereka, tetapi setelah satu hari Nehammer mengumumkan di X bahwa kesepakatan dengan SPOe tidak mungkin dilakukan pada isu-isu utama. "Oleh karena itu, kami mengakhiri negosiasi dengan SPOe," ucap Nehammer.
Menanggapi hal itu Presiden Austria, Alexander Van der Bellen, pada Jumat segera meminta OeVP dan SPOe untuk membentuk pemerintahan tanpa penundaan. Awalnya Van der Bellen menugaskan kaum konservatif untuk membentuk pemerintahan yang stabil yang menghormati fondasi demokrasi liberal Austria. Namun di masa lalu, ia telah menyuarakan keraguannya terhadap Kickl dari FPOe. AFP/I-1
Berita Trending
- 1 Kemenag: Kuota 1.838 Jemaah Haji Khusus Belum Terisi
- 2 Kabupaten Meranti mulai laksanakan Program Makan Bergizi Gratis
- 3 Klasemen Liga 1 Setelah Laga-laga Terakhir Putaran ke-23
- 4 Pram-Rano Akan Disambut dengan Nuansa Betawi oleh Pemprov DKI
- 5 Dirut BPJS: Syarat Kepesertaan JKN Bukan untuk Mempersulit Jemaah Haji
Berita Terkini
-
Tide Eye: Inovasi Sistem Monitoring Banjir Rob Berbasis Data
-
Band Rock Perunggu Lepas Single Bertajuk “Berhasil” Tentang Peran Kekasih dalam Perjalanan Musik
-
Thiago Motta: Juventus Incar Kemenangan di Kandang PSV
-
Ini Hasil Liga Champions! Dua Wakil Italia Tersingkir, Bayern Muenchen Lolos Dramatis
-
Awas! Parkir Liar di Monas Bisa DI Derek Dishub DKI