Kampanye Hitam Ganggu Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA - DPR mendesak pemerintah untuk menindak tegas NGO (organisasi non pemerintah) yang melalukan kampanye hitam (black campaign) terhadap komoditas ekspor perkebunan Indonesia. Hal ini diperlukan karena bisa menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, terlebih saat pandemi Covid-19 ini sektor pertanian (perkebunan) menjadi andalan.

"Pemerintah tidak boleh membiarkan kampanye hitam LSM terhadap sawit dan produk kehutanan. Intervensi mereka sudah terlampau jauh dan mencampuri kepentingan Indonesia," kata Anggota Komisi IV DPR, Firman Subagyo, di Jakarta, Rabu (4/8).

Firman mengatakan, selama ini beragam isu yang digunakan dalam kampanye NGO lingkungan berpotensi mengintervensi kebijakan pemerintah dan mengancam kedaulatan ekonomi nasional.

Ia mengatakan, intervensi LSM tidak boleh dibiarkan karena mengganggu kepentingan ekonomi nasional. Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang, komoditas seperti kelapa sawit memberikan kontribusi besar bagi devisa dan perekonomian. Akan tetapi, NGO kerap kali membuat kampanye hitam terhadap kelapa sawit dengan berbagai isu mulai dari kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial.

Kedok Lingkungan

Menurutnya, kedaulatan Indonesia tidak boleh diintervensi organisasi seperti LSM. Dengan kedok lingkungan dan advokasi sosial, LSM berpotensi menjadi kepanjangan tangan pihak asing yang ingin mengganggu ekonomi dan kedaulatan Indonesia.

"LSM harus berani transparan dari mana sumber dananya. Pemerintah harus tanya sumber daya mereka dari mana. Apalagi ada NGO yang tidak berbadan hukum resmi. Ada sejumlah LSM multinasional yang beroperasi di Indonesia tetapi belum terdaftar," tegas Firman.

Effendi Sianipar, Anggota Komisi IV DPR mengatakan, bagi yang menolak (transparansi), pemerintah bisa melarang LSM tadi untuk beroperasi di Indonesia. Selama ini, mereka selalu menuntut transparansi dalam kampanyenya. Seharusnya LSM memberikan contoh dulu.