Kampanye di Lembaga Pendidikan Jangan Berdampak Buruk

JAKARTA - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengingatkan kebijakan kampanye politik di lembaga pendidikan jangan sampai berdampak buruk. Menurutnya, perlu ada aturan jelas dan tegas yang mengatur masalah tersebut.

"Jangan sampai karena kita bolehkan berkampanye ke perguruan tinggi dan sekolah lalu kemudian kemudaratan yang akan timbul akan terjadi," ujar Anwar, dalam keterangannya terkait Kampanye di Lingkungan Pendidikan, di Jakarta, Senin (28/8).

Dia mengatakan, kampanye jangan hanya dilihat dari perspektif ide dan gagasan saja. Menurutnya, kampanye di lembaga pendidikan harus bersifat rasional, dialogis, dan etis serta jangan sampai memecah belah kesatuan dan persatuan dan mengusik stabilitas.

Anwar khawatir, kampanye di lingkungan pendidikan justru bertolak belakang dengan tujuan pendidikan untuk melahirkan insan berahlak, bermoral, dan berbudipekerti. Di sisi lain, dia menilai kampanye politik saat ini masih didominasi praktik tidak etis dan tidak bermoral seperti money politic dan manipulatif.

"Jika pelaksanaan Pilpres dan Pileg masih seperti lampau, saya tidak setuju. Sama saja politisi telah merusak dunia kampus dan dunia pendidikan karena akan menyemai nilai bertentangan nilai agama dan etika," tandasnya.

Sementara itu, Pengamat pendidikan, Indra Charismiadji, menilai pelibatan lembaga pendidikan dalam proses kampanye politik mendorong proses kampanye yang lebih ilmiah. Menurutnya, untuk kampanye di sekolah juga bisa menjadi sarana bagi guru dan siswa mengonfirmasi informasi terkait para calon agar terhindar dari hoax.

"Bangsa ini bisa lebih cerdas dengan membawa kampanye politik dibuat ilmiah. Itu harus kita jaga tetap ilmiah," ucapnya.

Secara terpisah, Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nizam, berharap, kampanye politik tidak mendominasi kegiatan belajar mengajar. Menurutnya, kampus jangan sampai berafiliasi secara langsung dengan kegiatan politik serta harus bisa menjaga integritas dan netralitas.

"Kami berharap kampus bisa menjaga jarak dan netral, berpihak pada kebenaran. Kita ingin situasi politik aman, damai, berjalan lancar, dan tidak memecah belah bangsa," katanya.