Kamboja Jadi Negara Satu Partai

Partai berkuasa Cambodian People's Party, mengklaim berhasil menyapu bersih keseluruhan kursi di parlemen dalam pemilu Kamboja yang digelar Minggu (29/7).

PHNOM PENH - Pemilihan umum di Kamboja yang digelar Minggu (29/7) diperkirakan akan dimenangkan secara mutlak oleh partai berkuasa Cambodian People's Party (CPP), setelah hasil hitung cepat menyatakan partai yang diketuai Perdana Menteri Hun Sen itu meraih keseluruhan kursi di parlemen yang berjumlah 125 kursi.

Jika hasil ini benar, maka akan menjadikan Kamboja sebagai negara satu partai setelah partai oposisi kuat berhasil disingkirkan, dan memperlama masa kekuasaan PM Hun Sen yang telah beruasa selama 33 tahun.

"Partai berkuasa CPP akan mengambil keseluruhan kursi parlemen di seluruh negeri," kata juru bicara CPP, Sok Eysan, saat ditemui AFP di markas besar CPP di Phnom Penh, Senin (30/7).

Pernyataan Sok Eysan berdasarkan hasil hitung cepat yang memprediksi bahwa CPP akan menyapu bersih kursi parlemen di Kamboja. Hasil final pemilu Kamboja sendiri akan diumumkan pada 15 Agustus mendatang. Saat ditanya soal Kamboja akan jadi negara satu partai, Eysan menyatakan hal itu adalah keputusan rakyat dan konstitusi Kamboja tak menghalangi terbentuknya sistem multipartai.

Merespons pernyataan CPP, oposisi Cambodia National Rescue Party (CNRP) yang telah dibubarkan, menyatakan bahwa hal itu menandakan "kematian demokrasi" dan "hari kelam yang baru" dalam sejarah Kamboja.

Kamboja sendiri telah 6 kali menggelar pemilu sejak 1993. Dalam pemilu 2018, tercatat ada sekitar 8,3 warga yang telah memiliki hak suara.

Walau ada seruan boikot dari oposisi, diklaim oleh CPP bahwa pemilu yang digelar Minggu kemarin telah diikuti oleh 82 persen pemilik suara dan CPP menyebut bahwa ajakan boikot oleh oposisi telah berhasil digagalkan.

Reaksi Barat

Merespons terselenggaranya pemilu di Kamboja yang tanpa dihadiri oleh oposisi terkuat, sejumlah negara Barat telah melontarkan kecaman dan menyatakan tak akan mendukung hasil pemilu itu.

"Pemilu Kamboja bukan hanya tak bebas dan adil, namun juga telah gagal mewakili keinginan rakyat," demikian pernyataan juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders.

Dalam kecaman itu, pemerintah Amerika Serikat (AS), menyatakan akan mempertimbangkan perluasan larangan pemberian visa yang telah diberlakukan tahun lalu terhadap para pejabat senior Kamboja sebagai tanggapan terhadap "pemilihan cacat" karena tidak ada penantang penting dan berarti bagi Hun Sen.

Kecaman juga datang dari Uni Eropa (UE) yang menyatakan hasil pemilu Kamboja miskin kredibilitas dan sama sekali tak mencerminkan keinginan rakyat.

Merespons kecaman Barat, juru bicara pemerintah Kamboja, Phay Siphan, mengatakan pernyataan Gedung Putih dan UE merupakan usaha untuk mengintimidasi Kamboja. "Ini bertentangan dengan orang-orang Kamboja yang ingin memberikan suara memutuskan masa depan mereka sendiri," pungkas dia.

Ant/AFP/I-1